KPK Diminta Usut Kasus Dugaan Korupsi Rp240 Miliar yang Menjerat Bupati nonaktif PPU
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan Hasanuddin Mas'ud. Hasanuddin Mas'ud merupakan Kakak Kandung Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud. Sementara Abdul Gafur Mas'ud merupakan seorang tersangka KPK.
Demikian diminta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman setelah KPK menyatakan telah menerima laporan dugaan korupsi yang berkaitan dengan Bank Kaltimtara. Dugaan korupsi tersebut disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp240 miliar dan melibatkan Hasanuddin Mas'ud.
"MAKI telah melakukan pengawalan laporan dugaan korupsi ini dalam bentuk telah berkirim surat kepada KPK berisi desakan penuntasan penanganan perkara dugaan korupsi ini dan siap mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK apabila kemudian penanganan perkara ini mangkrak dan lemot," kata Boyamin melalui keterangan resmi, Senin (7/3/2022).
BACA JUGA:KPK Kantongi Laporan Dugaan Korupsi Kakak Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara
Dugaan korupsi itu disebut-sebut berkaitan dengan kucuran kredit investasi melalui Bank Kaltimtara yang dinilai tidak sesuai ketentuan berlaku. Adapun, kredit itu dikucurkan kepada PT Hasamin Bahar Lines milik Hasanuddin Mas'ud dan PT Core Mineral Resources milik M Said Amin yang diduga fiktif.
Boyamin menekankan tak main-main mendesak KPK untuk mengusut laporan itu. Kata Boyamin, MAKI telah berulang kali mengajukan gugatan Praperadilan melawan KPK atas perkara mangkrak. Salah satunya, gugatan praperadilan perkara korupsi Bank Century yang dimenangkan oleh MAKI.
BACA JUGA:KPK Panggil Para Direktur Perusahaan Swasta terkait Suap Bupati Penajam Paser Utara
Boyamin juga mengaku telah mengantongi data-data terkait dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan PT Hasamin Bahar Lines. Berdasarkan data yang dikantongi Boyamin, PT. Hasamin Bahar Lines milik Hasanuddin Mas’ud baru berusia lima bulan.
