Amarah Jokowi Cermin Rusaknya Nasionalisme Aparatur Negara
JAKARTA – Amarah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meledak dalam kegiatan pengarahan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan BUMN yang mengangkat tema 'Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia' di Bali, Jumat 25 Maret 2022.
(Baca juga: Proyek Pemerintah dan BUMN Pakai Barang Impor, Jokowi: Bodoh Sekali!)
Bahkan, Jokowi menyebutkan kata bodoh, meminta jajarannya yang bertepuk tangan untuk berhenti bertepuk tangan, dan menyampaikan rencananya akan melakukan pergantian serta pengurangan anggaran untuk jajarannya yang tidak mencintai produk dalam negeri.
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas mengatakan, kemarahan Jokowi merupakan hal yang wajar sebagai kepala negara untuk menegur anak buahnya yang melenceng dari semangat menggunakan produk lokal buatan dalam negeri.
"Kemarahan Jokowi kepada para bawahannya yang dipicu oleh adanya berbagai jenis barang yang pengadaannya dilakukan dengan cara impor tentu jelas-jelas sangat dapat dipahami karena barang-barang yang mereka beli tersebut adalah barang-barang yang bisa kita buat sendiri," ujar Anwar Abbas, Sabtu (26/3/2022).
Oleh karena itu, tindakan dari para pejabat ini tentu jelas tidak bisa kita terima karena hal demikian jelas-jelas mencerminkan bagaimana rendah dan telah rusaknya rasa nasionalisme dari para penyelenggara negara ini terhadap produk buatan dalam negeri.
"Kemarahan Jokowi merupakan cermin dari rusaknya nasionalisme aparatur negara. Karena mereka tampak sekali tidak tahu dan tidak mengerti dengan baik tentang apa yang harus menjadi misi dan tugas utama dari pemerintah seperti yang diamanatkan oleh konstitusi yaitu melindungi rakyat dan mensejahterakan mereka," kata Anwar Abbas.
Sehingga dikatakan Anwar Abbas politik dan ekonomi cara berfikir dan bertindak para pejabat haruslah memihak dan mendahulukan kepentingan rakyatnya dengan cara membeli produk-produk yang dibuat oleh anak-anak bangsanya sendiri bukan dengan membeli produk-produk impor tersebut.
"Ini penting diketahui oleh semua pejabat pemerintah sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan mereka terhadap amanat konstitusi agar kehidupan ekonomi dan produksi nasional kita bisa meningkat sehingga dunia usaha dan kehidupan rakyat kita di dalam negeri bisa berkembang dengan baik dan dinamis serta rakyat kita bisa hidup dengan sejahtera," tambahnya.
