Share

KLHK: Indonesia Butuh Standarisasi Penanganan Karhutla

Nanda Aria, Okezone · Jum'at 01 Juli 2022 15:50 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 01 610 2621885 klhk-indonesia-butuh-standarisasi-penanganan-karhutla-1v6VYqKbdS.jpg Ilustrasi/ Foto: Okezone

PALEMBANG - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan Indonesia siap meluncurkan standardisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai pedoman bagi para pihak terkait.

Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim KLHK Kirsfianti Linda Ginoga mengatakan negara membutuhkan standardisasi karena yang berlaku secara umum sehingga dapat menjadi acuan dasar para pelaku usaha di bidang perkebunan dan kehutanan.

 BACA JUGA:Ahmad Sahroni Kembali Laporkan Adam Deni ke Bareskrim Polri

“Kami akan mengumpulkan input dari berbagai pihak terkait, mulai dari perusahaan, asosiasi, akademisi, lembaga sosial kemasyarakatan hingga masyarakatnya sendiri,” kata dia dikutip dari Antara, Jumat (1/7/2022).

Pada acara yang digelar oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komda Sumsel dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ia menjelaskan bahwa pembuatan standardisasi ini akan mengedepankan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan lingkungan.

Kemudian, dari norma-norma itu akan mengerucut menjadi pedoman yang bisa diterima oleh semua pihak sehingga Indonesia dapat mengejar target net zero carbon pada 2060.

 BACA JUGA:Penghormatan Terakhir Moeldoko untuk Tjahjo Kumolo

Tapi patut digarisbawahi bahwa standarfisasi ini dituntut detail dan dinamis karena seiring dengan kemajuan teknologi dalam upaya penanganan karhutla di Tanah Air.

“Kami sangat menyadari itu seperti penggunaan 'drone' untuk memantau areal perkebunan. Dulu belum ada. Untuk dimasukkan ke dalam standardisasi, tentunya kami ingin mendengarkan masukan dari semua pihak,” kata dia.

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

Oleh karena itu, ia tak menyangkal bahwa pembuatan standardisasi ini bakal memakan waktu yang relatif lama. Meski demikian, pada tahun 2022 ini pihaknya menargetkan sudah bisa melahirkan panduan secara umum.

 BACA JUGA:MNC Bank Beri Kemudahan Layanan Keuangan Digital ke Nasabah Taspen

Sementara itu, Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi Kampanye Positif Gapki Sumsel Anung Riyanta mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah banyak mengeluarkan peraturan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan termasuk mengenai standarisasi penyediaan sarana dan prasarana, standarisasi perizinan dan lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan bahkan sudah dijelaskan secara detail mengenai kewajiban sarana dan prasarana yang harus disiapkan perusahaan usaha perkebunan dan kehutanan.

Namun, ia sepakat jika harus dibuat standardisasi yang berlaku untuk semua sektor yang bersifat dinamis atau mengikuti kemajuan teknologi.

“Seperti di menara api, dulu itu tidak ada drone-nya, tapi sekarang sudah pakai semua. Jika mau dimasukkan sebagai standardisasi, ya mungkin bisa tapi bagaimana ketentuan lainnya seperti berapa luas minimal lahannya,” kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini