UU Anti-Aborsi dan Kepemilikan Senpi Ubah Lanskap Pemilihan Sela di AS, Bagaimana Bisa Terjadi?
Keputusan tentang aborsi ini memang kontroversial sekali, terutama untuk perempuan yang merasa bahwa pemerintah terlalu mencampuri urusan pribadi yang penting sekali.
Selain itu, isu tersebut kini diserahkan kepada negara bagian dan akan sangat ramai diperdebatkan di sana, dan masih harus dicermati apakah red states atau negara bagian yang dikuasai Partai Republik benar-benar bersedia memberlakukan produk legislatif antiaborsi yang sedemikian ekstrem.
Biden Bertekad Lindungi Hak Aborsi pasca Putusan Mahkamah Agung AS
Isu lain yang juga menggema di kalangan pemilih adalah ancaman terhadap sistem demokrasi AS di mana mantan presiden Trump terus menyebar luaskan election lies atau kebohongan politik dan berkilah bahwa dirinya dicurangi dalam pemilihan presiden 2020 tanpa menyertakan bukti.
Tetapi pembeberan konspirasi Trump, oleh Komite Penyelidik DPR, untuk menggagalkan peralihan kekuasaan yang mencapai puncaknya dengan serangan pendukungnya ke Gedung Kapitol pada 6 Januari, membuka mata banyak warga Amerika.
Dewita Soehardjono, diaspora Indonesia yang aktif di Partai Demokrat, mengatakan:, "Yang Republik itu mungkin mereka tidak akan berubah pikirannya, tetapi yang swing voters adalah independents (pemilih independen). Jadi dia bisa ke Demokrat, dia bisa ke Republikan. Mereka lihat kan kalo Republikan kaya gini jadinya, nah yang di tengah itu, independents, yang harus di-persuade (diyakinkan) bahwa mereka lebih baik vote (memberi suara) Demokrat dari pada Republikan. "
Isu terakhir yang ramai diperdebatkan adalah kepemilikan senjata api. Meskipun Undang-undang senjata yang sifatnya minimum baru-baru ini diloloskan, para pemilih tidak akan lupa bahwa ketika produk legislatif itu sedang digodok, hampir semua anggota Republik di DPR menentangnya.
Jadi di tengah kemelut ekonomi yang dihadapi oleh setiap warga Amerika, isu larangan aborsi, kepemilikan senjata api, serta penyelamatan demokrasi, masih akan bisa dimanfaatkan oleh partai Demokrat yang memegang kekuasaan di Gedung Putih.
(Khafid Mardiyansyah)
