Selain Kejagung, Surya Darmadi Siap Jalani Pemeriksaan KPK
JAKARTA - Tersangka Surya Darmadi alias Apeng akhirnya datang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan penyidik di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Surya Darmadi akan mengikuti semua proses hukum di Indonesia termasuk di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang mengatakan, kliennya datang dari Taipei, China pada Senin (15/8/2022). Kliennya akan menjalani semua proses hukum yang ada di Kejagung maupun KPK.
"Klien kami Surya Darmadi alias Apeng sudah memenuhi panggilan. Hari ini resmi beliau mengikuti semua proses di Kejaksaan maupun di aparat hukum yang lain," ujar Juniver Girsang di Kejaksaan Agung, Senin (15/8/2022).
Juniver mengatakan akan membela diri dan akan mengikuti proses hukum. Surya Darmadi tiba di kompleks Kejaksaan Agung Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.58 WIB.
Suryadi dengan menggunakan kemeja putih dikawal sejumlah mobil menuju gedung Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Surya merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas penguasaan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
Kejagung memperkirakan kerugian negara atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan sampai Rp78 triliun.
Dia menjelaskan, konstruksi kasus diawali pada 2003. Surya Darmadi melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.
SD juga minta persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaannya di Kabupaten Indragiri Hulu di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.
“Dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU,” jelasnya.
