Share

Duduk di Kursi Pesakitan, Ade Yasin Sambil Menangis : Salah Saya di Mana?

Agung Bakti Sarasa, Koran Sindo · Senin 05 September 2022 17:44 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 05 525 2661324 duduk-di-kursi-pesakitan-ade-yasin-sambil-menangis-salah-saya-di-mana-VGfyDV3FHA.jpg Sidang Ade Yasin (foto: MPI/Agung)

BANDUNG - Bupati Bogor non-aktif, Ade Yasin mengaku tak tahu menahu terkait dugaan suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat itu.

Hal itu diungkapkan Ade Yasin saat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Bandung dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (5/9/2022).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih itu, terdakwa kasus dugaan suap itu blak-blakan soal kejanggalan dirinya 'ditarik-tarik' dalam kasus yang sama sekali tidak diketahuinya.

Seperti saat dirinya ditanya terkait pertemuan antara jajaran Pemkab Bogor dengan BPK Jabar. Ade Yasin mengaku, tak pernah menunjuk PIC atau orang yang diberi tanggung jawab terkait pertemuan tersebut.

"Tidak ada. Saya hanya normatif ke kepala dinas, untuk tindak lanjut. Fasilitasi BPKAD dan Inspektorat. Saya hanya tataran itu, bukan tugas saya menunjuk. Sudah tunjuk BPKAD sebagai leading sector untuk menyajikan data dan pemeriksaan," papar Ade Yasin.

Ade Yasin juga menegaskan, bahwa dirinya tak tahu menahu soal adanya pengumpulan uang untuk pegawai BPK Jabar atau sekadar laporan dari bawahannya di Pemkab Bogor. Bahkan, Ade Yasin mengaku, baru tahu ada pengumpulan uang untuk BPK saat persidangan.

"Tidak ada laporan. Saya baru tahu pas persidangan. Saya bingung dan tidak paham atas dakwaan saya soal penyuapan. Setahu saya, suap itu harus ada bersepakat dan lainnya. Semua pemberian dan pengumpulan uang itu saja saya tidak tahu," terangnya.

Ade Yasin juga membantah pernah memberi perintah langsung kepada terdakwa Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah terkait berbagai pertemuan dengan BPK soal pemeriksaan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Ade Yasin berkilah, dirinya hanya memberikan arahan normatif kepada kepala dinas. Bahkan, Ade Yasin juga mengaku tidak memiliki kedekatan dengan Ihsan.

"Perintah saya kepada kadis untuk mengawal. Dengan Ihsan itu sama seperti saya ke staf lainnya, tidak ada keistimewaan. Dia dekat dengan kakak saya (Rahmat Yasin, mantan bupati Bogor), tapi kan bukan berarti saya juga dekat dengan teman kakak saya," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ade Yasin juga mengaku, merasa sangat janggal saat dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) medio Mei lalu. Sebab, saat itu, KPK hanya menyebut bahwa ada anak buah dirinya yang ditangkap dan KPK perlu keterangan dari bupati sebagai pimpinan.

"Nggak ada surat penangkapan dan lainnya. Mereka bilang 'nggak apa-apa cuma minta keterangan'. Waktu itu ada pak kapolres dan pak dandim, mereka bilang nggak apa-apa ikut ke KPK karena hanya minta keterangan," bebernya.

Yang semakin membuat dirinya merasa janggal, KPK tiba-tiba menetapkan dirinya sebagai tersangka.

"Salah saya apa? Uang itu bukan dari saya. Lagi pula kalau OTT (operasi tangkap tangan), cukup beberapa orang. Ini sampai ratusan saksi. Saya juga pertanyakan HP (ponsel) saya mana. Jadi salah saya dimana?" tandasnya.

Persidangan kali ini menghadirkan saksi mahkota atau terdakwa dalam kasus suap BPK RI Perwakilan Jabar itu, yakni Bupati Bogor non-aktif Ade Yasin, Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Maulana Adam dan PPPK pada Dinas PUPR Rizky Taufik Hidayat.

Diketahui, Jaksa KPK mendakwa Bupati Bogor non-aktif, Ade Yasin sebagai otak di balik kasus suap pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar. Lewat arahannya, Ade Yasin didakwa menyuap pegawai BPK Jabar dengan uang senilai total Rp1,935 miliar.

Praktik haram tersebut dilakukan Ade Yasin semata-mata untuk mendapatkan opini WTP dari BPK Jabar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Uang suap senilai Rp1,9 miliar lebih itu diberikan Ade Yasin kepada tim BPK Jabar melalui orang kepercayaannya secara bertahap dalam kurun waktu Oktober 2021 hingga April 2022 menyusul informasi adanya sejumlah temuan dalam LKPD Kabupaten Bogor.

"Saat itu, menurut Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (pemeriksa BPK Jabar), laporan yang dimaksud sangat buruk dan berpotensi disclaimer. Kemudian Ihsan Ayatullah (orang kepercayaan Ade Yasin) meminta untuk membuatkan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 agar laporan keuangan tersebut nantinya dapat dijadikan dasar mendapat opini WTP," papar Jaksa KPK saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (13/7/2022) lalu.

Atas potensi disclaimer itu, lanjut Jaksa KPK, Ihsan Ayatullah kemudian melapor kepada Ade Yasin. Menanggapi laporan tersebut, Ade Yasin kemudian meminta Ihsan Ayatullah untuk mengatasi potensi disclaimer tersebut, agar LKPD mendapatkan predikat WTP.

"Karena opini WTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemkab Bogor untuk mendapatkan DID yang berasal dari APBN," terang Jaksa KPK.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini