Tanpa Ratu Elizabeth II, Persemakmuran Hadapi Masa Depan yang Tak Pasti
"Hanya karena orang takut tentang di mana debat akan berakhir, tidak berarti kita tidak boleh terlibat di dalamnya," kata Valerie Amos, mantan menteri dan diplomat Inggris, sekarang kepala perguruan tinggi Oxford, yang lahir di Guyana, salah satu anggota Persemakmuran.
Namun, sejauh ini, tidak ada tanda-tanda bahwa organisasi tersebut bersiap untuk melakukan dialog terstruktur dan substantif tentang masalah ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Sekretaris Jenderal Persemakmuran Patricia Scotland menekankan mengenai daya tarik organisasi di luar lingkaran bekas koloni Inggris. Daya tarik tersebut membuat dua negara bekas koloni Prancis, Togo dan Gabon, memilih bergabung dengan Persemakmuran.
"Ada lebih banyak negara yang mendaftar (menjadi anggota Persemakmuran) saat ini. Jadi saya pikir beliau (Ratu) telah meninggalkan Persemakmuran kami dalam kondisi yang baik," ujarnya.
Persemakmuran saat ini cenderung mengedepankan isu-isu seperti perdagangan, perubahan iklim dan hak asasi manusia (HAM). Namun para kritikus mengatakan bahwa organisasi tersebut berjuang untuk membuat banyak dampak di bidang-bidang tersebut karena badan-badan internasional lainnya memiliki kekuatan dan mandat yang lebih spesifik.
Beberapa pengamat memperingatkan tanpa Ratu yang dapat menyedot fokus dan persatuan, Persemakmuran akan berisiko memudar menjadi tidak relevan. Apalagi jika hal itu dapat meningkatkan kehidupan warganya.
Amos mengatakan dia melihat Persemakmuran sebagai hal yang positif karena menjadi wadah perkumpulan para pemimpin dan warga negara dari negara yang berbeda, besar atau kecil, kaya atau miskin, dapat bertemu dan berbicara pada pijakan yang sama.
(Susi Susanti)
