"Ini juga harus kita pikirkan bagaimana wisatawan domestik datang ke danau Toba, Untara menjadi salah satu jawabannya,” lanjut Bupati.
Bupati juga menjelaskan bahwa kendala utama dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut terbentur pada moratorium menteri sebagai salah satu ketentuan yang mengatur pendirian universitas negeri baru.
Moratorium Menteri ini perlu dicabut. Selain ini juga perlu penyederhanaan sistem pendidikan melalui 1 pintu, menurut pandangan saya bahwa Kementerian hanya berwenang melakukan dan membuka pendidikan yang sifatnya ikatan dinas saja, selain itu serahkan kepada Kemenristek dan Dikti sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan.”
"Kita tahu bahwa putusan akhirnya merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, kita siap mendukung dan membantu apabila dibutuhkan seperti penyediaan lahan dan hal lainnya, kita juga akan bekerjasama dengan Pemda tetangga terkait pembagian fakultas dan jurusan sesuai kondisi daerah masing-masing,” kata Bupati.
Dengan universitas negeri umum yang benar-benar universal ini, kita berharap agar seluruh Indonesia akan melihat bagaimana Tapanuli Utara dikenal sebagai miniatur Bhineka Tunggal Ika dimana kita mampu menerima keberagaman.
"Saudara-saudara kita dari seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai perbedaan latar belakang Suku, Budaya, Adat Istiadat maupun Agama akan datang ke daerah kita ini,” tutur Bupati.