Menurutnya, pusat sudah mengalokasikan dana dan memberikan kewenangan kepada kepala-kepala daerah untuk kelola dana tersebut. Pihaknya sebagai pengawas kerap memperdebatkan kemana dana Otsus tersebut.
“Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, kami sering memperdebatkan ke mana dana Otsus ini pergi. Otsus itu mengalir dari saku ke saku. Saku orang-orang yang memangku jabatan,” ujar Bonefasius.
Ketua Komisi C DPRD Keerom ini meminta KPK tidak hanya menangkap Lukas Enembe. Namun, kepala daerah lainnya juga perlu diperiksa.
“Kalau hanya Gubernur yang ditangkap berarti ada pembiaran di kabupaten-kabupaten. Kalau pembiaran ini terjadi maka proses pembinaan politik di Papua akan mandeg,’’ kata mantan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Keerom.
(Arief Setyadi )