Share

Tokoh Adat dan Gereja Diimbau Mediasi ke Lukas Enembe agar Massa yang Bertahan Bubarkan Diri

Edy Siswanto, Okezone · Rabu 05 Oktober 2022 23:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 10 05 340 2681440 tokoh-adat-dan-gereja-diimbau-mediasi-ke-lukas-enembe-agar-massa-yang-bertahan-buburkan-diri-7VrrPJKHy5.jpg Massa pendukung Lukas Enembe (Foto: MPI)

KEEROM – Tokoh pemuda dari Keerom, Ferdinand Tuamis mengusulkan agar tokoh adat dan tokoh gereja di Papua memediasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe lantaran memiliki pengaruh yang cukup luas di Tanah Cendrawasih. Pasalnya, hal itu bisa menjaga kondusifitas di Papua.

“Pendeta Lipiyus Biniluk dari Pegunungan Tengah, dan dari kalangan Katolik adalah Pastor Jhon Jonga,”sebut Ferdinand di Keerom, Rabu (5/10/2022).

Melalui kedua tokoh inilah, Ferdinand berharap, bersama dengan tokoh-tokoh adat dapat membangun komunikasi konstruktif dalam rangka menemukan solusi damai. Sehingga kepentingan pemulihan kesehatan Lukas Enembe dapat dipenuhi dan kepentingan penegakan hukum dapat dilaksanakan.

Dia pun meminta kelompok masyarakat yang masih bertahan di rumah kediaman Lukas Enembe untuk membubarkan diri. Menurutnya, biarkan proses hukum berjalan, aparat hukum silakan melaksanakan tugasnya sesuai dengan sistem yang ada.“Mari kita pulang lihat anak-isteri, keluarga, yang mahasiswa kembali lihat tugas-tugas dari dosen, kita kerja, kita terus membangun. Salam Papua damai,” tutur Ferdinand.

Baca juga: Kasus Lukas Enembe, Tokoh Adat Waris Keerom Imbau Warga Dukung KPK

Dia pun menilai penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat masyarakat Papua menjadi dua kubu yakni, respons bersifat politik dan respons sosial.

Baca juga: KPK Dalami Penggunaan Jet Pribadi Lukas Eenembe ke Beberapa Tempat di Luar Negeri

“Respon sosial datang dari kelompok-kelompok masyarakat yang pro ke Pak Lukas. Ada kelompok mahasiswa, kelompok profesi, keluarga dan lain-lain. Mereka tahu, bahwa ketika terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ada konsekuensinya hukumnya. Tetapi mereka itu justru sekarang sedang membentengi sehingga akses untuk penanganan hukum terhambat. Pertanyaannya, faktor apa yang mendorong mereka berbuat begitu?” kata Ferdinand, Rabu (5/10/2022).

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Mantan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) itu menilai bahwa kelompok yang membentengi Lukas Enembe dilatari faktor emosional, seperti ketokohan Lukas Enembe yang membuat mereka melakukan proteksi. Proteksi dilakukan karena mereka merasa kasus Lukas Enembe dipolitisir. Sementara di pihak lain, ada prosedur hukum yang harus ditegakkan.

“Pemanggilan ketiga pasti akan dilakukan, dan mungkin ada penjemputan paksa. Masyarakat akan merespons, para pendukung pak Lukas pasti tidak diam, dan aparat penegak hukum juga akan merespons. Aparatur datang dengan alat kelengkapan negara, masyarakat hadapi dengan tangan kosong. Di sinilah bahayanya, masyarakat bisa jadi korban,”’ tegas Ferdinand.

Ia menegaskan bahwa siapapun penyelenggara Pemerintah, Gubernur, Bupati, kepala distrik sampai kepala kampung, bahkan Presiden sekalipun kalau melakukan pelanggaran hukum, wajib ditindak. “Tetapi jika ada kelompok masyarakat yang merasa ini dipolitisir, (akan mempertanyakan kenapa ini dipolitisir?),” tutur Ferdinand. (Fkh)

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini