Raperda APBD 2023, Ini Jawaban Plh. Bupati Hulu Sungai Utara untuk Fraksi DPRD
“Sampai dengan tahun ini belum dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD, dan baru akan dilaksanakan evaluasi pada 2023 nanti,” ucapnya.
“Adapun masalah dengan pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending). Berkenaan hal ini sebagaimana RAPBD 2023 yang kami sampaikan, untuk alokasi pendidikan, kesehatan dan alokasi dana desa sudah dapat kita penuhi, yakni untuk alokasi Pendidikan sebesar 20,10 persen, alokasi kesehatan sebesar 36,68 persen, dan alokasi ADD sebesar 12,75 persen,” tuturnya.
Sedangkan, lanjutnya, untuk Belanja Infrastruktur baru dapat dianggarkan sebesar 6,10 persen. Hal ini disebabkan masih adanya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah, yakni untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang pada tahun anggaran 2023.
“Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan pada 2023, Penurunan Angka Kemiskinan berdasarkan RPD 2023-2026 kita targetkan sebesar 6,73 persen dengan pagu anggaran sekitar Rp69 milyar, yang tersebar di berbagai SKPD, dengan berbagai program dan kegiatan.
Pemerintah Daerah optimis bisa mencapai target tersebut, karena Pemkab HSU sudah mendapatkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara by name by address. Berdasarkan data tersebut, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ke depan akan lebih terarah dan tepat sasaran.
“Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kita akan melakukan berbagai upaya perlindungan sosial, di antaranya pemberian stimulan bantuan sosial, dengan menyasar kepada keluarga miskin dari berbagai SKPD terkait,” katanya.
Foto: dok. Diskominfosandi HSU
