JAKARTA - Jelang Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah hendak membahas empat materi utama yang menjadi isu keumatan.
Meski pelaksanaannya sempat tertunda lantaran Pandemi Covid-19, teknis pelaksanaan muktamar tetap berjalan dengan metode hybrid, secara daring maupun luring.
BACA JUGA:Saat Muktamar Muhammadiyah, Pemkot Solo Liburkan Seluruh Sekolah
Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, empat materi tersebut berkaitan dengan isu-isu keumatan dan kebangsaan.
"Poin-poinnya terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal meliputi beberapa tema utama," ujar Mu'ti saat jumpa pers di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jumat (4/11/2022).
BACA JUGA:Pemerintah Suntik Mati TV Analog, Netizen: Kasihan Rakyat Kecil Makin Susah!
Ihwal Materi Keumatan, Mu'ti menuturkan pentingnya Isu Keumatan meliputi fenomena rezimentasi paham agama, membangun kesalehan digital, memperkuat persatuan umat, dan reformasi tata kelola filantropi Islam.
"Untuk isu keumatan, kita akan membahas tentang fenomena rezimentasi paham agama, ada gejala dimana sekarang ini paham agama tertentu itu begitu dominan dan seakan-akan jadi bagian dari paham agama yang menjadi rezim," terang Mu'ti.
Selanjutnya, dalam materi kebangsaan, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengungkapkan, meliputi penguatan ketahanan keluarga, reformasi sistem Pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, evaluasi atas kebijakan deradikalisasi, memperkuat keadilan hukum, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, memperkuat regulasi sistem resiliansi bencana, antisipasi ageing population (penuaan populasi) dan memperkuat integrasi nasional.
Sedangkan untuk materi kemanusiaan universal, Mu'ti menyampaikan pentingnya membangun tata dunia yang damai dan berkeadilan, regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antar negara, dan menguatnya xenophobia.