Share

Hadi Tjahjanto: Sertifikasi Rumah Ibadah Akan Saya Kawal Tanpa Diskriminasi

Angkasa Yudhistira, Okezone · Senin 07 November 2022 13:17 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 07 340 2702416 hadi-tjahjanto-sertifikasi-rumah-ibadah-akan-saya-kawal-tanpa-diskriminasi-3BSIrNvU2m.jpg Menteri ATR Hadi Tjahjanto menandatangai MoU dengan Ketua PGI Pdt. Gomar Gultom (Foto : MPI/Istimewa)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dalam mersertifikasi aset organisasi tersebut.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ketua PGI, Pdt. Gomar Gulthom, Senin (7/11/2022).

Pada kesempatan itu, Ketua PGI menyampaikan tentang persoalan pertanahan di Indonesia. Menurutnya harus dilakukan sesegera mungkin. "Pak Menteri tepat waktu, disipilin ini yang dibutuhkan dalam menata persoalan pertanahan di Indonesia." Ujar Ketua PGI, Pdt. Gomar Gultom

Pdt. Gomar Gulthom melanjutkan, PGI mengapresiasi kinerja Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN. Pada saat yang bersamaan, Ketua PGI juga menyampaikan ada krisis agraria dan ekologi.

"Kami mengapresiasi kinerja 100 hari Pak Menteri dan Wakil Menteri. PGI juga banyak menghadapi persoalan pertanahan. Bahkan di Sidang Raya PGI 2019 di Sumba, mencatat bahwa krisis agraria dan krisis ekologi merupakan masalah yang mengemuka secara nasional," ujarnya dalam keterangan yang diterima.

Merespons hal tersebut, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan komitmen untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua rumah ibadah di Indonesia.

"Sertifikasi rumah ibadah akan saya kawal dan selesaikan, tanpa terkecuali tanpa diskrimasi." ujar Menteri Hadi.

Follow Berita Okezone di Google News

Menteri Hadi menegaskan, kepastian hukum sangat penting untuk menghindari gangguan dari mafia tanah yang jahat.

“Niat dan tujuan tunggal Kementerian ATR/BPN adalah ingin aset tanah lembaga atau ormas keagamaan termasuk PGI memiliki kepastian hukum sehingga tidak diambil oleh para mafia tanah” tutup Hadi

Diketahui sebelumnya, Kementerian ATR/BPN sudah bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN juga akan menandatangani MoU dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan lembaga keagamaan lainnya.

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini