Indonesia Tolak Resolusi PBB Soal Situasi HAM di Iran
Rosyidin mengatakan artinya Indonesia sebetulnya kurang tepat jika bersikap pasif. Yang paling tepat adalah Indonesia perlu mendesak pemerintah Iran menghormati prinsip-prinsip HAM dan demokrasi walaupun sistem di negara tersebut tidak bisa dikatakan demokratis. Namun karena kedua hal itu merupakan norma pergaulan antar bangsa, maka Indonesia harus menunjukkan keprihatinan terhadap isu HAM dan demokrasi tersebut, tapi tidak melewati prinsip non-intervensi urusan dalam negeri Iran.
Menurutnya sikap Indonesia yang terkesan jaga jarak ini mungkin juga dipengaruhi oleh faktor Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar. Kalau memojokkan Iran, bisa jadi akan memicu kecaman dari masyarakat domestik sendiri, terutama dari kalangan Islam.
Rosyidin memperkirakan demonstrasi yang telah berlangsung dua bulan di Iran memprotes kematian Mahsa Amini, usia 22 tahun, di dalam tahanan polisi tiga hari setelah ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar, akan terus berlanjut. Terlebih karena pemerintah Iran melakukan tindakan keras untuk menindak para demonstran. Tetapi sulit untuk memprediksi apakah mampu menumbangkan rezim yang ada, karena struktur kekuasaan di Iran berbeda dengan negara-negara lain.
Pengamat : Pesan dari 68 Negara yang Abstain
Menurut pengamat Hubungan Internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto mengatakan Indonesia masih menganggap internasionalisasi isu HAM belum dirasa mendesak. Selain itu, Indonesia masih menganggap hal tersebut sebagai penghormatan terhadap kedaulatan sebuah negara.
