Sebuah proposal yang akan dibahas pada sesi tersebut berupaya untuk membentuk misi pencarian fakta tentang tindakan keras di Iran. Menurut dokumen PBB, bukti pelanggaran apa pun yang mungkin ditemukan oleh badan semacam itu nantinya dapat digunakan di hadapan pengadilan nasional dan internasional.
Seperti diketahui, Republik Islam Iran menghadapi protes nasional sejak kematian wanita Kurdi berusia 22 tahun, Mahsa Amini, dalam tahanan polisi moral pada 16 September 2022.
Amini ditangkap karena mengenakan pakaian yang dianggap tidak pantas.
Media pemerintah Iran mengatakan bulan lalu bahwa lebih dari 46 pasukan keamanan, termasuk polisi, tewas dalam protes tersebut.
Iran menuding musuh dan agen asing sebagai dalang protes, yang berubah menjadi pemberontakan dari semua lapisan masyarakat Iran.
Demonstrasi tersebut menjadi salah satu tantangan paling berani bagi para ulama penguasa sejak revolusi 1979.
(Susi Susanti)