Masa Transisi RKUHP 3 Tahun, Wamenkumham Jelaskan Alasannya
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi III DPR berhasil menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di tingkat I, dan menyepakati untuk disahkan di tingkat II pada Rapat Paripurna DPR.
Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) dan perwakilan lainnya, Kamis (24/11/2022) sore.
BACA JUGA:Menepi di Bahu Jalan, Mobil Patroli Diseruduk Alphard di Bintaro Tangsel
Meskipun akan disahkan, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa memerlukan waktu transisi sampai 3 tahun untuk melaksanakan RKUHP ini. Masa transisi ini bertambah dari draf sebelumnya yakni 2 tahun.
Pria yang akrab disapa Prof. Eddi ini menjelaskan, lamanya masa transisi itu lantaran ada banyaknya aturan pelaksana yang perlu dipersiapkan. Dan 3 tahun adalah batas waktu maksimal.
BACA JUGA:Perjuangan Ayah Bocah yang Selamat Meski 3 Hari Tertimbun Reruntuhan Gempa Cianjur
"Itukan banyak ada aturan pelaksanaan yang harus dikerjakan jadi tidak mungkin dalam satu tahun tapi ingat maksimal tiga tahun," kata Eddi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, yang dikutip Jumat (25/11/2022).
Menurut Eddi, ada berbagai macam peraturan yang harus diselesaikan pemerintah, misalnya terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
"Itu akan dibuat peraturan pemerintah sebagai pedoman bagaimana pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu contoh konkret," terangnya.
Saat ditanya berapa jumlah peraturan turunan yang akan dibuat dari RKUHP, Eddi mengaku belum melihat detil mengenai hal itu. Yang pasti, aturan turunan hanya dalam bentu Peraturan Pemerintah (PP) saja.
"Seingat saya hanya peraturan pemerintah," tandas Guru Besar Universitas Gajah Mada ini.
(Nanda Aria)
