DPR Dorong Penguatan Sistem Pemilu dari Ancaman Siber
JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengatakan, pemilu jangan lagi dipandang sebagai prosedur elektoral, melainkan infrastruktur digital strategis negara. Ancaman terhadap pemilu sudah bersifat sistemik, mulai dari manipulasi data, serangan siber, hingga penurunan kepercayaan publik.
“Suara rakyat adalah transaksi politik paling bernilai. Ia harus dijaga dengan standar keamanan setara sistem perbankan nasional,” ujar Romy lewat siaran pers, Jumat (6/2/2026).
Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu harus setara dengan kepercayaan terhadap mobile banking terkait dengan keamanannya. Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan, kepercayaan publik terhadap pemilu hanya dapat dijaga melalui sistem yang aman, terenkripsi, diaudit berlapis, dan tidak dapat dimanipulasi.
Menurut Romy, e-voting adalah visi jangka panjang, sementara e-counting jalan tengah paling rasional dan konstitusional saat ini. Sebab, dengan tetap mempertahankan paper ballot sebagai bukti fisik yang dikombinasikan dengan penghitungan digital yang aman dan transparan.
Quantum Encryption dan Keamanan Masa Depan
Demokrasi digital tidak boleh dibangun dengan enkripsi kemarin sore. Ia pun menekankan, keamanan pemilu tidak boleh berpikir jangka pendek.
Romy menegaskan, bangsa Indonesia tidak kekurangan kapasitas nasional, karena memiliki satelit nasional, jaringan data backbone nasional, pusat data nasional. Menurutnya, kalau uang rakyat bisa diamankan secara digital, tidak ada alasan suara rakyat tidak bisa diamankan dengan standar yang sama, bahkan lebih tinggi.
