Catatan Akhir Tahun LPOI: Soroti Praktik Oligarki dan Dorong Kolaborasi Tanpa Eksploitasi

Kyai Said juga Juga memberikan Bantahan terkait Kasus Uighur yang selalu hangat dibicarakan. “Issu Muslim Uyghur telah digoreng oleh pihak Barat sebagai komoditas politik yang mencoba membenturkan Dunia Islam dengan Tiongkok dan sebagai Framing Barat untuk menekan kedaulatan pemerintah Tiongkok," ucapnya.

Sedangkan, dalam Sambutannya Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok Untuk Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia adalah sahabat Baik Tiongkok. Indonesia adalah mitra penting Tiongkok dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik.

"Keberadaan Ormas Ormas Islam di Indonesia sangat strategis bagi Dunia, khususnya dalam membangun citra Umat Islam yang ramah, damai dan toleran. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok siap sedia untuk bekerjasama dengan LPOI, untuk meningkatkan hubungan Muslim Tiongkok dan Muslim Indonesia serta dalam mewujudkan Peradaban Dunia yang lebih baik,” kata Mr. Lu Kang dalam sambutannya.

Membuka Catatan Kritis Refleksi Akhir Tahun, Ketua Umum LPOI Prof. DR KH Said Aqil Siroj MA menyampaikan “Pemerintah Indonesia dan Para pihak Berkepentingan tidak boleh hanya mengekspolitasi sumberdaya alam di Indonesia dan melupakan keseimbangan ekologis dan melupakan masa depan generasi bangsa.

Kemitraan strategis yang dibangun oleh pemerintah dengan para pihak, tidak boleh menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan dan merugikan, serta tak boleh membuka peluang bagi terciptanya Neo Kolonialisasi. Demikian halnya Kerjasama yang dibangun harus diiringi dengan transfer pengetahuan dan keahlian serta dibarengi dengan pengakuan atas kedaulatan bangsa” demikian Kata Kyai Kebanggaan Warga Nahdliyin.

Catatan Penting Refleksi akhir tahun 2022 LPOI, yang disampaikan oleh Ketua Umum, Prof. DR. KH Said Aqil Siroj, MA adalah sebagai berikut:

LPOI mengapresiasi Langkah pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Diantaranya:

1. Pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver, dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda Pandemi. Demikian halnya harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, ditengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.

2. Kolonialisasi Digital harus segera di Akhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan Divice, Network dan Aplication. Kedaulatan Data dan Informasi serta Kedaulatan Siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak.

3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan Hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi Aset, Redistribusi Lahan dan Hutan tak boleh di monopoli dan hanya sekedar manipulasi. Kesempatan Berusaha haru lebih di buka seluas luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi kongsi tertentu di Negeri ini. Anak Anak Muda harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri.