Momen Canggung dan Langka Ketika Menteri Israel Bersalaman Erat dengan Dubes Uni Emirat Arab
TEL AVIV – Momen langka sekaligus canggung terlihat ketika salah satu politisi paling kontroversial Israel Itamar Ben Gvir yang kemudian diangkat sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel dan Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab (UEA) untuk Israel Mohamed Al Khaja saling bersalaman erat dalam sambutan hangat di Tel Aviv pada awal Desember 2022 lalu.
“Birds of a feather flock together,” tulis seorang kolumnis di surat kabar sayap kiri Israel Haaretz. Ini adalah semacam ungkapan untuk menunjukkan sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepribadian, minat, karakter, dan lainnya.
Kolumnis itu menuliskan jika Perjanjian Abraham atau Abraham Accords, yang membuat Israel mendapatkan pengakuan dari empat negara Arab termasuk UEA pada 2020, tidak banyak membantu memoderasi posisi Israel di Palestina. Dia mengatakan Ben Gvir dinilai sebagai ‘seorang superstar’ di UEA.
Seperti diketahui, Benjamin Netanyahu resmi dilantik sebagai Perdana Menteri (PM) ke-6 kalinya pada Kamis (29/12/2022). Ini disebut-sebut senagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel. Netanyahu pun kemudian menunjuk Ben Gvir, seorang ekstremis yang dihukum karena mendukung terorisme dan menghasut rasisme anti-Arab, menjadi menteri keamanan nasional. Bezalel Smotrich, yang mendukung penghapusan Otoritas Palestina dan mencaplok Tepi Barat, menjadi menteri keuangan.
BACA JUGA: Kedubes UEA Rayakan Hari Persatuan Uni Emirat Arab, Kenang Jasa Para Pendiri Negara
Kedua politisi diundang ke perayaan hari nasional pada Desember tahun lalu yang diselenggarakan oleh UEA dan Bahrain, yang termasuk di antara negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel, bersama dengan Maroko dan Sudan pada 2020.
“Emirat ada di sini untuk menunjukkan bahwa persatuan sama dengan kemakmuran,” terang Al Khaja dikutip oleh Times of Israel mengatakan pada perayaan hari nasional negaranya, di mana dia difoto dengan Ben Gvir.
“Kami akan terus menggunakan diplomasi untuk memperdalam hubungan melalui persahabatan dan saling menghormati,” lanjutnya.
Keakraban yang dilakukan di depan publik terhadap tokoh-tokoh yang dibenci di dunia Arab – dan memecah belah di dalam Israel sendiri – adalah isyarat langka dari negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel.
Mesir dan Yordania, yang mengakui Israel masing-masing pada 1979 dan 1994, memiliki apa yang oleh para pengamat disebut sebagai “perdamaian yang dingin” dengan Israel.
Dalam panggilan teleponnya untuk memberi selamat kepada Netanyahu karena kembali menjabat sebagai PM, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menekankan perlunya menghindari tindakan apa pun yang akan menimbulkan ketegangan dan memperumit situasi regional.
Sementara itu, Raja Yordania Abdullah II memperingatkan dalam sebuah wawancara CNN bulan lalu bahwa negaranya "siap" untuk konflik jika situasi berubah di masjid al-Aqsa Yerusalem, di mana dia adalah penjaganya.
Arah kanan politik Israel menempatkan mitra baru Arab Israel dalam posisi canggung terkait perjuangan Palestina, yang tetap menjadi isu sentral di kalangan publik Arab.
“Ini canggung bukan hanya untuk kami (di UEA), tetapi untuk semua orang, di Amerika, dan di semua tempat,” ujar Abdulkhaleq Abdulla, seorang profesor ilmu politik di UEA, kepada CNN.
“Ini adalah dilema, tetapi cara untuk menghadapinya adalah dengan menunggu dan melihat,” lanjutnya.
Jajak pendapat oleh The Washington Institute for Near East Policy pada Juli 2022 menunjukkan bahwa dukungan untuk Abraham Accords telah menurun di negara-negara Teluk menjadi pandangan minoritas, termasuk UEA dan Bahrain, di mana lebih dari 70% publik memandang perjanjian tersebut secara negatif. Namun data juga menunjukkan bahwa sekitar 40% orang di Arab Saudi, UEA, dan Bahrain mendukung mempertahankan hubungan bisnis dan olahraga dengan Israel.
Keadaan normalisasi tampaknya menyadari hal itu. Pada Jumat, keempat negara Arab melanjutkan tradisi mendukung Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memberikan suara di Majelis Umum untuk meminta pendapat Pengadilan Kriminal Internasional tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Netanyahu menyebut pemungutan suara itu "tercela".
Tetapi media Israel telah melaporkan bahwa di balik layar, Emirat juga telah mengirimkan pesan keprihatinan kepada Netanyahu tentang masuknya ekstremis ke dalam pemerintahannya.
Times of Israel melaporkan dengan mengutip seorang pejabat senior, bahwa menjelang pemilihan Israel, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah Bin Zayed memperingatkan Netanyahu agar tidak memasukkan Ben Gvir dan Smotrich dalam pemerintahannya.
Axios, yang pertama kali melaporkan berita tersebut, mengatakan Netanyahu tidak menanggapi hal itu.
Langkah tersebut akan menjadi kasus yang jarang terjadi di mana salah satu mitra Arab Israel menunjukkan preferensi untuk politik dalam negeri negara tersebut.
Kementerian luar negeri UEA tidak menanggapi permintaan komentar dari CNN.
Analis Israel Zvi Bar'el menulis di Haaretz bahwa keakraban yang terjadi pada Desember lalu mungkin terkait dengan keinginan Abu Dhabi untuk mengarahkan kebijakan Israel, menambahkan bahwa itu menjadikan UEA sebagai negara Arab dengan pengaruh terbesar pada pemerintahan Israel yang baru.
Efektivitas diplomasi UEA di Israel masih harus dilihat. Sejauh ini, menteri ekstremis Israel tampaknya tidak terkendali.
Kurang dari seminggu sejak dilantik, Ben Gvir melakukan kunjungan kontroversial ke kompleks masjid al-Aqsa dengan dikawal oleh polisi Israel pada hari Selasa. Masjid yang terletak di Yerusalem Timur yang diduduki Israel itu berada di daerah yang dikenal umat Islam sebagai Haram al-Sharif. Ini adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan tersuci bagi orang Yahudi, yang mengenalnya sebagai Temple Mount. Di bawah pengaturan saat ini, non-Muslim tidak diizinkan untuk beribadah di sana dan Ben Gvir ingin mengubahnya.
UEA “dengan keras” mengutuk kunjungan Ben Gvir tanpa menyebut nama menteri, dan menyerukan perlunya menghormati perwalian Yordania atas situs suci tersebut. UEA juga bergabung dengan China dalam menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB tentang masalah tersebut.
“Betapapun tidak senangnya mereka (Bahrain dan UEA) terhadap munculnya pemerintahan paling kanan Israel, jelas bahwa mereka telah memilih untuk menyuarakan keprihatinan ini secara pribadi, dan berhenti membiarkan mereka menghalangi apa yang mereka lakukan. lihat sebagai hubungan strategis yang penting,” terang Elham Fakhro, seorang peneliti di Pusat Studi Teluk di Universitas Exeter, Inggris, kepada CNN.
Tetapi UEA sebelumnya mengatakan bahwa hubungan yang lebih bersahabat dengan dunia Arab bukanlah lampu hijau bagi Israel untuk memperluas wilayahnya. Pada 2020, Yousef Al Otaiba, duta besar UEA untuk Amerika Serikat (AS), memperingatkan Israel bahwa hubungannya dengan negara-negara Arab akan rusak jika ada “perampasan tanah Palestina secara ilegal.”
Abdullah, profesor dari UEA, mengatakan bahwa Abu Dhabi mungkin memiliki pengaruh atas Israel yang kadang-kadang dapat digunakan secara pribadi. Dia menambahkan bahwa pada akhirnya semua orang tahu bahwa tidak ada orang saat ini yang memiliki pengaruh atas Israel. Bahkan AS sekalipun.
“Tetap saja, hubungan UEA-Israel tidak abadi,” terangnya.
“Hubungan ini akan didikte oleh UEA. Ketika tidak melayani kepentingan UEA. itu bisa runtuh kapan saja,” tambahnya.
(Susi Susanti)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
