Kala itu, menurut Gus Dur, jika dirinya mampu menyatukan kekuatan dengan kelompok merah yang dipimpin Megawati, diyakini akan mampu menggeser Habibie.
Saat Liebhold meminta komentar Gus Dur terkait tuntutan demonstran agar Habibie mundur, justru ia menolak dengan keras. Menurut Gus Dur, melengserkan Habibie sebagai presiden adalah perkara yang tak realistis dan inkonstitusional.
“Kami berdua [Gus Dur dan Megawati] menyadari bahwa jabatan kepresidenan adalah masalah jangka panjang. Kita harus berhati-hati agar tidak dikuasai oleh emosi,” kata Gus Dur.
Pandangan Gus Dur itu juga sejalan dengan Amien Rais. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini memberikan dukungan, meski secara terpaksa kepada Presiden Habibie hingga Sidang Umum MPR 1999.
“Habis, mau gimana lagi. Siapa yang mau menggantikan mereka sekarang ini. Ibarat pepatah, tak ada rotan akar pun jadi,” kata Amien Rais di depan media, Senin 9 November 1998.
“Tugas Habibie dan anggota DPR/MPR sekarang adalah menyelesaikan Sidang Istimewa MPR, Pemilihan Umum 1999, dan menyelenggarakan Sidang Umum MPR 1999. Setelah itu, rezim Habibie harus turun,” imbuh Amien Rais.
Gus Dur memprakirakan bahwa Pemilu 1999 akan berjalan secara bebas dan adil. Kata dia, negara lain tidak akan membantu Indonesia jika pelaksanaan pemilu berjalan seperti pada zaman Orde Baru.
Dia pun berharap agar pemilu dipantau setidaknya 30.000 orang, termasuk unsur perwakilan dari organisasi internasional dan regional. “Tidak mungkin mengadakan pemilihan palsu tanpa terdeteksi,” ujar Gus Dur.
Kepada Liebhold, Gus Dur mengakui bahwa sejak awal tidak setuju tentang ide menjadikan Habibie sebagai presiden. Alasannya, kata dia, karena Habibie tidak tahu urusan politik dan itu berarti ada yang 'memimpin' di baliknya.
Sehingga, jika situasi tidak bisa dikendalikan bukan tidak mungkin Panglima ABRI Jenderal Wiranto akan mengambil alih kursi kepresidenan.