Dan Kongres dari Partai Republik diperkirakan akan mengesahkan undang-undang lebih lanjut dalam beberapa minggu mendatang yang akan memberi Presiden Joe Biden kekuatan untuk melarang aplikasi tersebut secara nasional.
Kanada juga memberlakukan larangan baru pada aplikasi di perangkat pemerintah mulai Selasa (27/2/2023). Keputusan tersebut mengikuti tinjauan yang dilakukan oleh kepala petugas informasi negara, yang memutuskan bahwa aplikasi tersebut menghadirkan "tingkat risiko yang tidak dapat diterima terhadap privasi dan keamanan".
Perdana Menteri (PM) Justin Trudeau mengatakan ada cukup banyak kekhawatiran tentang keamanan di sekitar aplikasi sehingga memerlukan perubahan.
"Ini mungkin langkah pertama, ini mungkin satu-satunya langkah yang perlu kita ambil," katanya pada konferensi pers di dekat Toronto, Senin (27/2/2023).
Dan Parlemen Eropa juga menyetujui larangan aplikasi pada telepon staf, mengikuti langkah Komisi Eropa minggu lalu.
Menanggapi hal ini, seorang juru bicara TikTok mengatakan kepada BBC bahwa larangan itu diadopsi "tanpa pertimbangan apa pun" dan "tidak lebih dari teater politik".
"Kami berharap ketika menangani masalah keamanan nasional tentang TikTok di luar perangkat pemerintah, Kongres akan mencari solusi yang tidak akan berdampak menyensor suara jutaan orang Amerika," kata juru bicara TikTok kepada BBC.
(Susi Susanti)