Kerusuhan Pecah di Paris Setelah Pemerintah Loloskan UU Reformasi Pensiun
Langkah pemerintah Presiden Emmanuel Macron yang menggunakan prosedur khusus, yang disebut prosedur 49.3, untuk mendorong rancangan undang-undang reformasi pensiun itu melewati Majelis Nasional tanpa pemungutan suara pada Kamis, (16/3/2023) kemungkinan akan semakin membuat marah serikat pekerja, pengunjuk rasa, dan partai oposisi sayap kiri, yang mengatakan perbaikan pensiun tidak adil dan tidak perlu.
Ketua Partai Sosialis Olivier Faure mengatakan kepada Reuters pada Kamis pagi bahwa langkah seperti itu dapat memicu "kemarahan yang tak terkendali" setelah berminggu-minggu pemogokan dan protes yang melanda produksi listrik, memblokir beberapa pengiriman dari kilang dan melihat sampah menumpuk di jalan-jalan Paris.
"Kami bertekad seperti biasa," kata anggota serikat CGT Christophe Jouanneau di sebuah kilang yang mogok di kota Donges, Prancis barat. "Mulai minggu depan, kami akan mempersiapkan semuanya."
Partai oposisi mengatakan mereka akan meminta mosi tidak percaya pada pemerintah, yang akan dilakukan pemungutan suara dalam beberapa hari mendatang, kemungkinan pada Senin, (20/3/2023).
Namun, mosi itu kemungkinan tidak akan disahkan karena sebagian besar anggota parlemen konservatif tidak diharapkan untuk mendukungnya.
(Rahman Asmardika)
