Di bawah pengaturan pembagian kekuasaan yang digariskan dalam konstitusi, militer dijamin memiliki tiga portofolio menteri, seperempat dari semua kursi legislatif, dan suara siapa yang dicalonkan untuk menjadi presiden.
Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group, mengatakan pemilihan itu berbahaya bagi negara.
“Mayoritas penduduk dengan keras menentang pergi ke tempat pemungutan suara untuk melegitimasi kontrol politik militer, jadi kita akan melihat kekerasan meningkat jika rezim berusaha memaksakan pemungutan suara, dan kelompok perlawanan berusaha mengganggu mereka,” kata Horsey, yang berbasis di Myanmar selama 15 tahun.
(Rahman Asmardika)