YANGON – Junta militer Myanmar telah membubarkan partai berkuasa yang digulingkan pimpinan Aung San Suu Kyi dan 39 partai lainnya, demikian diumumkan media pemerintah pada Selasa, (28/3/2023). Disebutkan bahwa partai-partai itu dibubarkan karena kegagalan mereka mendaftar untuk pemilihan yang ditetapkan oleh militer guna memperpanjang cengkeramannya pada kekuasaan.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) adalah di antara puluhan partai parlementer yang sangat dilemahkan oleh kudeta militer dua tahun lalu. Kudeta itu menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan memberlakukan tindakan keras terhadap protes yang menentang kekuasaan militer.
Pemilihan umum, yang tanggalnya belum diumumkan, akan dilakukan di tengah krisis yang semakin dalam di Myanmar, di mana militer berperang di beberapa front menghadapi tentara etnis minoritas dan gerakan perlawanan dibentuk untuk melawan penindasan terhadap perbedaan pendapat anti-kudeta.
Dalam siaran langsung pada Selasa malam, Myawaddy TV yang dikelola negara mengatakan 63 partai telah mendaftar di tingkat lokal atau nasional dan menyebutkan 40 partai yang secara otomatis dibubarkan karena gagal mendaftar pada batas waktu Selasa.
Pemilu hampir pasti akan disapu oleh Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP), perwakilan militer yang dikalahkan oleh NLD dalam pemilu 2015 dan dalam pemungutan suara 2020 yang akhirnya dibatalkan oleh para jenderal, dengan alasan kecurangan yang belum terselesaikan.
Follow Berita Okezone di Google News
Peraih Nobel dan pemimpin sipil populer, Suu Kyi, (77), termasuk di antara sejumlah anggota NLD yang dipenjara sejak kudeta dan menjalani hukuman 33 tahun untuk berbagai tuduhan korupsi, pelanggaran undang-undang rahasia negara dan penghasutan, di antara kejahatan lainnya.
Tun Myint, seorang pejabat senior NLD, mengatakan partainya tidak akan pernah mendaftar untuk pemungutan suara dengan banyak anggotanya di penjara atau "terlibat dalam revolusi".
"Tidak masalah apakah mereka mengatakan partai kami dibubarkan atau tidak. Kami berdiri dengan dukungan rakyat," kata Tun Myint kepada Reuters.
Pemerintah Persatuan Nasional bayangan (NUG), yang oleh junta dinyatakan sebagai "teroris", mengatakan militer tidak memiliki wewenang untuk mengadakan pemilihan palsu.
"Partai politik yang menghormati keinginan rakyat tidak mendaftar," kata juru bicaranya Kyaw Zaw.
Kepala Junta Militer Jenderal Min Aung Hlaing pada Senin, (27/3/2023) mendesak kritik internasional untuk mendukung upayanya memulihkan demokrasi.
Pemilu akan mengembalikan Myanmar ke sistem demokrasi semi-sipil yang menurut para ahli dapat dikendalikan oleh militer tanpa NLD.
Di bawah pengaturan pembagian kekuasaan yang digariskan dalam konstitusi, militer dijamin memiliki tiga portofolio menteri, seperempat dari semua kursi legislatif, dan suara siapa yang dicalonkan untuk menjadi presiden.
Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group, mengatakan pemilihan itu berbahaya bagi negara.
“Mayoritas penduduk dengan keras menentang pergi ke tempat pemungutan suara untuk melegitimasi kontrol politik militer, jadi kita akan melihat kekerasan meningkat jika rezim berusaha memaksakan pemungutan suara, dan kelompok perlawanan berusaha mengganggu mereka,” kata Horsey, yang berbasis di Myanmar selama 15 tahun.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
