Sekjen Guterres Kecam Larangan Taliban terhadap Staf Wanita Afghanistan yang Bekerja di PBB
KABUL – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras larangan Taliban terhadap wanita Afghanistan yang bekerja untuk organisasi tersebut.
Guterres menuntut penguasa Afghanistan segera mencabut perintah itu, dengan mengatakan itu diskriminatif dan melanggar hukum hak asasi manusia internasional. Staf perempuan penting untuk operasi PBB di negara itu.
"Anggota staf wanita sangat penting untuk operasi PBB, termasuk dalam pengiriman bantuan penyelamatan jiwa," terang Guterres dalam sebuah pernyataan, dikutip BBC.
"Penegakan keputusan ini akan merugikan rakyat Afghanistan, jutaan di antaranya membutuhkan bantuan ini,” lanjutnya.
Dia meminta Taliban untuk membalikkan semua tindakan yang membatasi hak perempuan dan anak perempuan untuk bekerja, pendidikan dan kebebasan bergerak.
Seperti diketahui, Taliban semakin membatasi kebebasan perempuan sejak merebut kekuasaan pada 2021.
Tidak ada kabar langsung dari pemerintah mereka tentang mengapa perintah itu dikeluarkan. Namun pekerja PBB wanita asing dikecualikan.
PBB telah bekerja untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada 23 juta orang di Afghanistan, yang terhuyung-huyung akibat krisis ekonomi dan kemanusiaan yang parah. Pekerja perempuan memainkan peran penting dalam operasi bantuan di lapangan, khususnya dalam mengidentifikasi perempuan lain yang membutuhkan.
Sebelumnya, PBB mengatakan kepada stafnya di Afghanistan - pria dan wanita - untuk tidak melapor saat sedang mencari kejelasan dari Taliban. Wanita setempat telah dilarang bekerja di fasilitas PBB di provinsi Nangarhar timur pada Selasa (4/4/2023).
Misi PBB telah dibebaskan dari larangan Taliban sebelumnya yang dikeluarkan pada Desember tahun lalu yang menghentikan semua LSM menggunakan staf perempuan kecuali mereka adalah petugas kesehatan.
Bagaimana program kesehatan di negara itu akan terpengaruh oleh larangan staf PBB masih belum jelas.
Larangan tersebut dipandang sebagai ujian paling signifikan bagi masa depan operasi PBB di Afghanistan, dan hubungan antara organisasi tersebut dan pemerintah Taliban, yang tidak diakui di mana pun di dunia.
Sejak kembalinya Taliban berkuasa, gadis remaja dan wanita telah dilarang dari sekolah, perguruan tinggi dan universitas. Wanita diharuskan berpakaian dengan cara yang hanya memperlihatkan mata mereka, dan harus didampingi oleh saudara laki-laki jika mereka bepergian lebih dari 72km (48 mil).
Dan November tahun lalu, wanita dilarang masuk ke taman, pusat kebugaran, dan kolam renang, merampas kebebasan yang paling sederhana.
Taliban juga menindak advokat untuk pendidikan perempuan. Bulan lalu, Matiullah Wesa, seorang juru kampanye terkemuka Afghanistan untuk pendidikan perempuan, ditangkap karena alasan yang tidak diketahui.
Pada Februari lalu, Profesor Ismail Mashal, seorang pengkritik lantang larangan pemerintah Taliban atas pendidikan bagi perempuan, juga ditangkap di Kabul saat membagi-bagikan buku gratis.
(Susi Susanti)
