Sultan Minta Kualitas Pelayanan Publik Ditingkatkan Pasca Penetapan Efisiensi Hari Kerja ASN
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara.
Perpres tersebut ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik di instansi pusat ataupun instansi daerah.
Menanggapi hal tersebut wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap kebijakan efisiensi jam kerja ASN yang baru ini tidak lantas mengganggu kualitas pelayanan publik para ASN.
"Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan efisiensi jam kerja ASN yang diambil Pemerintah ini. Para ASN perlu diberikan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan diri di luar jam kerja resmi," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (26/4/2023).
Meski demikian, katanya, efisiensi hari kerja ASN ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kinerja khususnya dalam proses pelayanan publik. Ia berharap keinginan debirokratisasi ini harus diikuti dengan semangat pemerintah merit sistem yang efektif dan signifikan.
