Gara-Gara Putin, Afsel Umumkan Keinginan Keluar dari ICC
PRETORIA - Pemerintah Afrika Selatan telah memutuskan untuk kembali mencoba menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), demikian diumumkan Presiden Cyril Ramaphosa pada Selasa, (25/4/2023).
Pernyataan Ramaphosa itu disampaikan di saat KTT BRICS yang akan datang, yang akan diselenggarakan di Durban pada Agustus, dihadapkan pada masalah logistik karena ICC yang menargetkan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Keputusan itu, menurut Presiden, diambil oleh partai Kongres Nasional Afrika (ANC) usai rapat akhir pekan, demikian diwartakan RT.
"Ya, partai yang berkuasa telah mengambil keputusan bahwa Afrika Selatan sebaiknya menarik diri dari ICC," kata Ramaphosa setelah konferensi pers bersama dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto di Pretoria. "Sebagian besar karena cara ICC terlihat menangani jenis masalah (ini)."
Ramaphosa mengacu pada apa yang dia sebut sebagai “perlakuan tidak adil” dari negara tertentu oleh pengadilan.
Afrika Selatan pertama kali mencoba untuk menarik diri dari ICC pada 2016, tetapi langkah tersebut dicabut menyusul putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa hal itu tidak konstitusional.
Keputusan itu diambil setelah negara tersebut diketahui telah melanggar kewajibannya kepada ICC karena gagal menangkap mantan presiden Sudan Omar al-Bashir selama kunjungannya ke negara itu pada 2015 untuk pertemuan puncak para pemimpin Afrika. Mantan pemimpin Sudan itu menghadapi dakwaan genosida di hadapan pengadilan terkait konflik Dafur yang telah berlangsung lama.
Pengumuman penarikan terbaru mengikuti penerbitan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin oleh ICC pada Maret. Pengadilan menuduh Putin melakukan "deportasi tidak sah" terhadap anak-anak dari "wilayah pendudukan Ukraina".
Tuduhan itu terkait dengan apa yang dikatakan Rusia sebagai upaya untuk mengevakuasi warga sipil dari wilayah Donbass yang sebagian besar berbahasa Rusia, yang dibom habis-habisan oleh militer Ukraina.
Afrika Selatan, yang akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dari negara-negara berkembang terbesar di dunia – Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan – pada KTT BRICS pada Agustus, akan diwajibkan untuk menegakkan surat perintah ICC untuk penangkapan Putin sebagai penandatangan Statuta Roma 2002.
Ditanya pada Selasa apakah Pretoria akan menangkap Putin, Ramaphosa mengatakan masalah itu "sedang dipertimbangkan." Namun, sekretaris partainya, Fikile Mbalula, mengatakan bahwa Putin diterima di negara itu kapan saja dan bahwa ICC hanya melayani "kepentingan segelintir orang".
Awal bulan ini, Ramaphosa mengumumkan bahwa dia akan mengirim delegasi ke Washington untuk mengklarifikasi sikap "nonblok" terhadap Putin dan situasi di Ukraina.
(Rahman Asmardika)
