Junta Myanmar Diundang, Indonesia dan Malaysia Tak Akan Hadiri Pembicaraan yang Digelar Thailand
BANGKOK - Thailand pada Senin, (19/6/2023) menjadi tuan rumah pembicaraan informal yang bertujuan untuk melibatkan kembali para pemimpin militer Myanmar dalam pembicaraan untuk meredakan krisis. Namun, sejumlah negara Asia Tenggara menolak hadir dalam pertemuan, yang dianggap para kritikus merusak persatuan regional terkait krisis di Myanmar.
Para jenderal Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Tenggara (ASEAN) sejak mereka merebut kekuasaan dalam kudeta pada 2021 dan mengambil tindakan kekerasan terhadap mereka yang menentang kudeta tersebut.
Pemerintah Thailand yang didukung militer telah mengundang menteri luar negeri ASEAN, termasuk yang ditunjuk oleh junta Myanmar, untuk membahas proposal blok regional itu untuk "sepenuhnya melibatkan kembali Myanmar di tingkat para pemimpin", menurut undangan yang dilihat oleh Reuters dan diverifikasi oleh sumber.
Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, yang menyerukan pertemuan itu, mengatakan kepada penyiar Thai PBS dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Senin bahwa krisis Myanmar mengirim pengungsi melintasi perbatasan bersama mereka dan telah memukul keras perdagangan.
"Thailand adalah yang paling terpengaruh jika kita membiarkan ini berkepanjangan," kata Don sebagaimana dilansir Reuters. “Kami dapat mengatakan bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang ingin melihat masalah ini berakhir secepat mungkin, yang akan bermanfaat bagi kami.”
Namun beberapa anggota ASEAN menolak hadir dan lainnya hanya mengirimkan pejabat junior.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah pada Minggu (18/6/2023) sore menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghadiri pertemuan informal tersebut.
“Indonesia tidak akan menghadiri pertemuan informal itu,” kata Faizasyah kepada VOA Indonesia. Dia menambahkan, “sepengetahuan saya Ibu Menlu (Retno Marsudi) tetap berada di Jakarta dan ada kunjungan Kaisar Jepang Naruhito.”
Faizasyah juga tidak berkenan menanggapi lebih lanjut soal pertemuan informal itu.
Militer mengambil alih Myanmar pada 1962, mengisolasinya selama beberapa dekade sampai pembukaan tentatif dimulai pada 2011. Tetapi eksperimen Myanmar dengan demokrasi, termasuk pemilihan yang disapu oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir ketika junta militer menggulingkannya, dan menerapkan kembali aturan militer yang ketat dan menghancurkan protes-protes terhadap kekuasaannya.
Selain Indonesia, Menteri Luar Negeri Malaysia juga menolak untuk menghadiri pembicaraan Thailand, mengatakan tetap mendukung upaya yang dilakukan oleh Indonesia. Kementerian itu menyiratkan bahwa upaya Thailand merusak persatuan ASEAN.
“Penting bagi ASEAN untuk menunjukkan kesatuannya dalam mendukung proses Ketua ASEAN dan ASEAN yang sejalan dengan mandat dan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin ASEAN,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Kamboja pada Senin mengatakan Menteri Luar Negeri Prak Sokhonn, yang tahun lalu menjabat sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, akan diwakili oleh wakilnya. Phnom Penh pada Jumat, (16/6/2023) mengatakan Prak Sokhonn akan memimpin delegasi Kamboja.
(Rahman Asmardika)
