2. Melegalkan Perjudian di Kota Jakarta
Ali Sadikin memimpin Jakarta dalam keadaan bobrok dengan anggaran terbatas. Sekitar 3 juta penduduk hidup di lingkungan kumuh, 60 % anak tidak bersekolah, dan anggota pemerintahan bergaji rendah
Belum lagi perjudian menjamur di setiap sisi Ibu Kota. Dari pada memberiarkan hal tersebut terjadi, Ali Sadikin memilih melegalkannya. Gubernur Jakarta ini menetapkan pajak judi sebagai pemasukan pemerintah membangun Jakarta.
Sampai keluar Undang-Undang No. 11 tahun 1957, yang menyebut pemerintah daerah boleh menarik pajak judi. Kebijakan ini tentu menuai kontroversi.
3. Program Keluarga Berencana (KB)
Sejak dulu masalah populasi tidak pernah benar-benar terentaskan. Sebagai gubernur pertama Ibu Kota Jakarta, meledaknya populasi menjadi PR tersendiri bagi Ali Sadikin.
Masyarakat saat ini masih banyak berpegang pada agama sehingga menilai program KB sangat tidak efektif. Berkat pendekatan-pendekatan yang dilakukan, program KB berhasil mendapat dukungan dari banyak pihak.