Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke Kejaksaan Tembus 81 Persen, Tertinggi dalam Sejarah
JAKARTA - Hasil riset Indikator Politik Indonesia menemukan trust atau tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan kini berada di angka tertinggi sepanjang sejarah. Persentasenya mencapai 81,2 persen.
Demikian dikatakan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (2/7/2023).
Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin diakuinya terus menunjukkan tren positif.
Survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dilakukan dalam rentang 20-24 Juni 2023 dengan menempatkan 1.220 responden. Adapun tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Pada survei ini mengalami peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.
“Ini (kepercayaan publik mencapai 81,2 persen) angka tertinggi yang pernah diperoleh Kejaksaan. Ini layak diapresiasi,” kata Burhanuddin.
Dalam catatan Burhanuddin, sepanjang 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan berkutat di angka 70 persen. Misalnya, pada November tahun lalu, angkanya mencapai 77,4 persen.
“Memasuki tahun 2023, ada peningkatan yang cukup signifikan. Dimulai dari 77,8 persen pada Februari, lalu menjadi 81,2 persen pada Juni ini,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin mengungkapkan, terdapat sejumlah alasan yang membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan melonjak tajam. Di antaranya, karena faktor keberhasilan Korps Adhyaksa dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Jika dibandingkan lembaga penegak hukum lain, Kejagung di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, menorehkan pencapaian tertinggi dalam hal tingkat kepercayaan publik, terutama terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Dibanding lembaga penegak hukum lain, Kejaksaan Agung paling tinggi tingkat kepercayaannya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan, konsistensi dalam tingkat kepercayaan publik membuat masyarakat cenderung menolak adanya keinginan untuk membatasi kewenangan Kejaksaan, yaitu hanya menuntut kasus korupsi saja.
“Mayoritas warga mendukung Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi. Angkanya mencapai 66,4 persen,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
