PBB dan komunitas internasional pada umumnya telah menuntut diakhirinya pembatasan akses perempuan Afghanistan ke kehidupan publik dan pendidikan. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan tersebut telah membuat "hampir tidak mungkin" bagi dunia untuk memberi legitimasi kepada pemerintah Taliban.
Akhundzada menolak seruan untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan. Ia bersikeras pemerintahannya menjalankan negara itu sesuai budaya Afghanistan dan hukum Islam.
(Rahman Asmardika)