Ombudsman Minta Pemerintah Buat Terobosan soal Energi Baru Terbarukan, Ini Alasannya
TERNATE - Energi fosil yang digunakan sehari-hari saat ini terus mengalami defisit sehingga diperlukan adanya eksplorasi pada hulu yang membutuhkan biaya mahal dan membebani APBN.
Bahkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah pada kenyataannya banyak yang tidak tepat sasaran, banyak yang diambil oleh pihak-pihak industri tambang dan perkebunan.
“Bilamana tidak dibatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini pastinya anggaran APBN akan terus menggerus seiring dengan penanganan BBM fosil yang sedemikian besar dengan jumlah yang terbatas dan sulit untuk diperbaharui. Penanganan dari pemerintah harus membuat trobosan untuk menghasilkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan menggunakan bio energi seperti laut, panas bumi, dan lain lain,” terang Hery Susanto.
Demikian disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional 2023 “Membangun Green Energy Pelayanan Publik Sektor Kelistrikan” yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara, Rabu (12/07/2023) di Royal Resto Kota Ternate.
Dalam paparannya Hery menjelaskan bahwa pemerintah telah menargetkan rasio electrification 100 persen pada tahun 2022. Berdasarkan rasio elektrifikasi dari Kementerian ESDM, diketahui bahwa pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99,2%, dengan empat provinsi yang masih memiliki rasio elektrifikasi 90-95% dan satu provinsi yang memiliki rasio 88% yaitu Nusa Tenggara Timur.
“Faktanya merealisasikan rasio elektrifikasi secara tuntas di Indonesia ini tidaklah mudah. Masih ada tantangan yang dihadapi terutama pada wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Misalnya, ada beberapa daerah yang sulit dijangkau karena sulitnya akses, minim infrastruktur, atau wilayah dengan penduduk yang tinggal berjauhan sehingga sulit membangun akses listrik secara komunal di wilayah tersebut,” terang Hery.
Beranjak dari permasalahan tantangan di wilayah 3T, Hery menyarankan untuk mengelola energi pada hulu dengan menggunakan green energy dengan program Energi Baru Terbarukan (EBT) yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan EBT di setiap wilayah.
