JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Bareskrim Polri agar melakukan penyidikan secara profesional terhadap kasus penistaan agama yang disangkakan kepada pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.
Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan bahwa di dalam profesional itu, Polri harus cermat dan komprehensif untuk memenuhi unsur tindak pidana penistaan agama.
"Inilah yang terus kita dorong, kompolnas agar ini benar-benar disidik secara profesional," kata Yusuf Warsyim dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (5/8/2023).
BACA JUGA:
"Maka di dalam profesionalisme itu kaitannya dengan pemenuhan unsur tindak pidana penistaan agama itu harus cermat, harus komprehensif karena ini menistakan agama ada unsur di dalamnya ada unsur permusuhan ada unsur penghinaan ini harus terpenuhi," tambah Yusuf.
Saksi ahli, kata Yusuf, juga menjadi faktor penting dalam dalam penyidikan kasus penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang itu.
"Maka kekuatan pembuktian dari aspek materil ahli ini paling utama, sehingga ahlinya banyak itu kan yang diperiksa selain dari pada saksi-saksi yang banyak. Kapan pak Panji ngomong seperti itu, apakah dia sering menyampaikan menafsirkan ajaran itu seperti itu saksi-saksinya diperiksa semua secara komprehensif dan ini babak baru bisa memeriksa secara komprehensif," kata Yusuf.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, penetapan status tersangka ini setelah pihaknya melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut.
"Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka," kata Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023).
BACA JUGA:
Keesokan harinya pada Rabu (2/8) Panji langsung ditahan polisi selama 20 hari ke depan di Rutan Bareskrim.
Panji dijerat pasal 156A tentang Penistaan Agama dan atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
(Furqon Al Fauzi)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.