Misteri Puluhan Ton Emas dan Penemuan Harta Karun Soekarno di Sumsel Berawal dari Mimpi, Ini Faktanya
JAKARTA - Masyarakat Kabupaten OKI Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan harta karun berupa emas dan perhiasan. Bahkan pada emas batangan tersebut terdapat gambar Soekarno, masyarakat pun kini berbondong-bondong berburu mas tersebut.
Polisi bahkan melarang warga untuk mencari emas di sebuah sungai di Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.
“Polisi akan segera menghentikan aktivitas masyarakat berburu mas karena dinilai membahayakan," kata Kapolsek Kayu Agung, Iptu Sudiarto.
Namun tahukah Anda, rumor harta melimpah kekayaan Soekarno sempat heboh beberapa tahun lalu. Pasalnya, sebagai pemimpin Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967, Soekarno seringkali dipercaya memiliki banyak harta, termasuk puluhan ton emas.
Soekarno disebut-sebut memiliki emas batangan seberat 57 ton yang disimpan di Bank Swiss. Seluruh emas tersebut konon dipinjam Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy pada 1963 untuk membangun Amerika Serikat.
Soekarno pun membantah rumor jika dirinya memiliki harta sebanyak itu. Diketahui, bahwa selama menjadi Presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS, Cindy Adams.
Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya US$ 220. Dia juga mengaku tidak memiliki rumah dan tanah. Saat memimpin Indonesia, dia tinggal dari istana ke istana yang dimiliki negara.
Bahkan, Soekarno, pernah dibelikan sebuah piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno saat itu memakai baju tidur yang sudah tidak layak pakai, terlebih oleh seorang presiden.
"Adakah Kepala Negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya?" ujar Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (1964).
Dalam wawancaranya dengan Cindy Adams, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin membebankan rakyat.
