TNI Tegaskan Komitmen untuk Memerangi Mafia TPPO dan Kegiatan Ilegal Antarnegara
Selain kasus TPPO, medio Juli 2023 aparat keamanan gabungan juga mengamankan tiga kasus Illegal Entry di wilayah perbatasan darat RI-RDTL di Provinsi NTT, yaitu pada tanggal 13 Juli 2023 jalur pelintasan tidak resmi di sungai Malibaka Hutan Larangan, Ds. Lamaksanulu. Kec. Lamaknen, Kab. Belu NTT.
Pada waktu itu Satgas mengamankan 2 orang WN RDTL a.n. Carlos Dinggos Mariano (52), warga Distrik Maliana dan Basilino Godinho Rosa Mariano (20), warga Bobonaro Distrik Maliana Holsa. Mereka berdua memasuki wilayah Indonesia melalui jalur pelintasan tidak resmi untuk menghadiri acara pernikahan keluarga mereka di daerah Atambua.
BACA JUGA:
Kemudian tanggal 17 Juli 2023, dipinggir sungai Zoi Molis, Ds. Lakus, Ds. Kewar, Kec. Lamaknen, Kab. Nelu NTT aparat keamanan gabungan kembali mengamankan 3 orang WN RDTL a.n. Defina Amarai (62), Lorensa Amarai (30), dan Lopes Amarai (8) yang melakukan illegal entry.
Pada tanggal 19 Juli 2023, di Ds. Napan Kec. Bikomi Utara Kab. TTU NTT telah digagalkan 2 orang WN RDTL a.n. Cornelius Dacosta (42), alamat Oesilo Passabe Distrik Oecuese dan Dominggus Bekais (56), alamat Oesilo Passabe Distrik Oecuese yang melakukan illegal entry melalui perlintasan tidak resmi untuk mencari hewan ternak sapi yang hilang diperkebunan wilayah RDTL sampai dengan perkebunan perbatasan Napan.
BACA JUGA:
“Semua kasus pelintas batas Illegal entry RI-RDTL ini tidak memberikan tindakan hukum. Oleh aparat keamanan gabungan memberi nasihat dan mengarahkan agar mereka kembali ke RDTL dan tidak masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur pelintasan tidak resmi. Apabila akan memasuki wilayah Indonesia harus mengurus dokumen (paspor),” terang Kapuspen TNI.
Sementara itu di wilayah lain pada tanggal 15 Juli 2023 di atas kapal penumpang KM Barcelona IIIA pelayaran dari Tahuna tujuan Manado aparat keamanan (Satgas TNI bersama tim Spesiac Force Quick Respon (SFQR) Lanal Tahuna dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tahuna) menemukan sejumlah BBM bersubsidi jenis minyak tanah. Karena pemilik BBM tersebut tidak ada kemudian barang bukti diamankan di Lanal Tahuna untuk diproses lebih lanjut.
Kapuspen TNI mengatakan dengan ditemukannya upaya penyelundupan BBM bersubsidi jenis minyak tanah di Pelabuhan Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe menunjukkan bahwa pelabuhan di wilayah perbatasan laut RI-Filipina rawan terhadap penyelundupan BBM bersubsidi.
“Tidak menutup kemungkinan para pelaku penyelundupan memanfaatkan pelayaran serta dermaga tradisional di perairan dan pulau-pulau kecil wilayah perbatasan laut RI-Filipina, untuk membawa barang selundupan dari kedua negara. Kondisi tersebut berpotensi masuknya jaringan radikal/teroris, penyelundupan senpi, muhandak, narkoba serta barang terlarang dan berbahaya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional,” kata Laksda TNI Julius.
“Pelabuhan di wilayah Prov. Kepulauan Riau dan Prov. Kalimantan Utara yang berhubungan langsung dengan perbatasan laut Singapura dengan Malaysia rawan terhadap pelanggaran hukum. Tempat tersebut selain melayani transportasi laut dengan rute antar daerah, juga membuka rute untuk kapal dari/ke Tawau Malaysia. Diharapkan aparat penegak hukum lebih tanggap dan cerdas dalam memutus modus-modus kejahatan para pelaku,” pungkas Kapuspen TNI.
(Nanda Aria)
