Terjadi Kekosongan Jabatan di Bawaslu 514 Kabupaten/Kota, DEEP: Bisa Runtuhkan Kepercayaan Publik

Neni menambahkan seharusnya, jika proses seleksi penyelenggara pemilu di daerah kredibel mulai dari timselnya, tidak akan mengalami keterlambatan seperti ini.

Kehadiran para pengawas di daerah itu sangat urgen mengingat tahapan pemilu sedang memasuksi fase krusial yakni penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang membutuhkan pengawasan ketat dan melekat karena ini akan berimplikasi pada legitimasi proses penyelenggaraan pemilu.

“Saya khawatir dengan adanya kekosongan jabatan di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada pengawas pemilu karena publik menaruh kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara apalagi diperparah dengan kondisi minimnya transparansi dan akuntabilitas saat proses seleksi berlangsung” Ungkap Neni.

Neni sangat berharap seleksi pengawas pemilu di daerah jangan sampai disusupi kepentingan pragmatis kelompok ataupun hegemoni identitas tertentu karena yang akan menjadi pertaruhannya kedepan adalah kualitas pemilu Indonesia.

“Kebutuhan pemilu 2024 ini sangat kompleks dan penuh dinamika, maka seleksi pengawas pemilu ini diharapkan dapat menyaring figur-figur yang siap bekerja serta memiliki komitmen integritas tinggi, bukan terafiliasi kepada kepentingan politik tertentu, ini akan meruntuhkan nilai demokrasi,” tutup Neni.

Terakhir Neni mendorong kepada Bawaslu RI untuk segera mengumumkan hasil seleksi kepada publik dengan transparan dan akuntabel serta jangan ditunda-tunda lagi. Selain itu, Neni juga mendorong masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan pada proses hulu yakni proses rekrutmen berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Khafid Mardiyansyah)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.