Atasi Polusi Udara, Peran DPR Penting untuk Bantu Cari Solusi Lewat Pansus
Terkait solusi persoalan polusi udara, Ketua DPR RI Puan Maharani berkali-kali mengingatkan agar Pemerintah menyusun kebijakan secara terpadu mulai dari solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Apalagi polusi udara sangat berisiko terhadap anak karena dapat menimbulkan penyakit.
“Analisis dampak dan sebab perlu dilakukan secara tepat dan sistematis. Maka memang penting DPR menggelar audiensi dengan para ahli pada ruang-ruang kebijakan untuk mendengarkan situasi yang sesungguhnya,” kata Hermawan.
Melalui pansus yang melibatkan banyak stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga mitra-mitra DPR, diharapkan akan muncul kebijakan yang efektif dan terukur untuk mengatasi persoalan polusi udara. Apabila DPR jadi membentuk pansus, Hermawan mendorong lembaga legislatif itu membuka ruang partisipasi bagi para ahli.
“Pansus itu akan sangat powerful kalau memang sudah mendengarkan pendapat multi stakeholder, terutama bagaimana sikap dan proses implementasi Pemerintah terhadap pencegahan pengendalian kualitas udara yang buruk,” sebut Dosen Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Uhamka Jakarta itu.
“Pembentukan Pansus perlu didorong karena dapat mendengarkan perspektif dari Pemerintah dan DPR dapat menilai apabila implementasi kebijakan dilakukan dengan tidak maksimal. Tentu pelibatan ahli kesehatan dan lingkungan juga sangat penting,” lanjut Hermawan.
Untuk mengatasi persoalan polusi udara, DPR pun dapat memastikan harmonisasi kebijakan antara Pemerintah pusat dan daerah. Khususnya di Ibu Kota Jakarta dan kota-kota penyangganya. Hermawan mengatakan, fungsi dan peran DPR dibutuhkan dalam hal ini.
“Karena setiap hari itu jutaan orang dari Depok, Tangerang dan Bekasi memenuhi ibu kota. Harmonisasi kebijakan dapat mensinkronkan kebijakan lingkungan dan analisis kesehatan yang akan terjadi dari polusi udara. Di sini peran DPR juga sangat penting,” urainya.
Lebih lanjut, Hermawan menilai Pansus dapat menghasilkan bentuk kebijakan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Sehingga dalam mengatasi persoalan polusi udara, bukan hanya sekadar melalui program-program jangka pendek.
“Seperti kebijakan work from home (WFH) yang ditujukan untuk mengurangi mobilitas terkait dengan pengurangan zat buang kendaraan untuk mencegah polutan. Saya rasa kebijakan itu tidak akan terlalu signifikan,” kata Hermawan.
“Kebijakan WFH juga harus dilihat dari dampaknya karena berkaitan dengan ekonomi dan produktivitas kerja serta masyarakat. Jadi perlu dikaji oleh DPR, jangan sampai solusi jangka pendek ini hasilnya tidak signifikan,” sambungnya.
Menurut Hermawan, pendekatan yang lebih tepat adalah kembali pada kajian tata kota, masalah kesehatan dan isu lingkungan. Semua itu disebut harus berorientasi pada kesehatan masyarakat itu sendiri.
“Yang perlu ditekankan adalah perilaku pencegahan dan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk punya gaya hidup bersih dan sehat, serta mengantisipasi lingkungan yang sedemikian berbahaya dari segi kesehatan,” terang Hermawan.
“Dan tentunya ini dapat dilakukan oleh DPR melalui edukasi yang dilakukan anggota dewan kepada masyarakat di dapilnya masing-masing,” imbuhnya.
Edukasi dapat meliputi bagaimana masyarakat bisa meningkatkan nutrisi yang baik dengan mengkonsumsi gizi seimbang untuk menjaha kesehatan. Dengan asupan yang baik, imunitas masyarakat pun dapat terjaga dengan baik.
Hermawan mengatakan, anggota DPR juga dapat mengedukasi dan memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pola dan gaya hidup yang lebih sehat. Apalagi masyarakat sudah berpengalaman saat pandemi Covid-19.
“Semenjak Covid kita memiliki hikmah positif, masyarakat menjadi sadar menggunakan masker di area-area kepadatan. Penggunaan masker saat ini kembali menjadi penting karena bisa menjadi solusi agar paparan udara tidak langsung masuk ke dalam tubuh,” urai Hermawan.
Ahli Epidemiologi tersebut mengatakan, DPR dapat memainkan peranan sebagai corong sosialisasi sekaligus pembentuk kebijakan untuk masyarakat. Oleh karenanya, Hermawan mendukung dibentuknya pansus oleh DPR.
“Pansus DPR dapat berpartisipasi mencarikan solusi bersama Pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi udara yang mengganggu kesehatan masyarakat,” ujarnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
