JAKARTA - Sejarah pemberontakan Republik Maluku Selatan selalu menarik untuk dibahas hingga saat ini. Pasca kemerdekaan Indonesia, negara ini harus menghadapi banyak konflik internal.
Baik itu dalam tubuh pemerintahan Indonesia sendiri hingga munculnya gerakan pemberontakan di sejumlah wilayah. Salah satu aksi pemberontakan yang masih dikenang sepanjang sejarah adalah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).
Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), sejarah pemberontakan RMS dilatarbelakangi keinginan sejumlah pihak untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur atau NIT sebagai negara federasi. Ditambah lagi saat itu situasi politik di Maluku sedang tidak menentu, terutama setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar atau peralihan dari RIS ke NKRI.
Gerakan separatis tersebut diproklamirkan pada 25 April 1950 dengan Dr Christian Robert Steven Soumokil sebagai dalang di baliknya. Mantan Jaksa Agung di Negara Indonesia Timur ini memiliki sebuah pemikiran yang menyebabkan masyarakat Ambon terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok republik yang berpihak pada Indonesia dan kelompok federalis atau pro-Belanda.
Diketahui pada 13 April 1950, Dr Soumokil melakukan rapat dengan berbagai pihak di Ambon dan 10 hari setelahnya ia kembali melakukan rapat rahasia. Rapat tersebut melahirkan gagasan untuk mendirikan RMS dan proklamasi akan dilakukan oleh J. H Manuhutu selaku Kepala Daerah Maluku Selatan.
Lalu pada 25 April 1950, proklamasi RMS pun dilaksanakan dengan mengumumkan jajaran pemerintahan dimana J.H Manuhutu menjadi presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri.
Adapun jajaran menteri lainnya yakni, Dr. Soumokil, D.j. Gaspersz, J. Toule, S.J.H Norimarna, J.B Pattiradjawane, P.W Lokollo, H.F Pieter, A. Nanlohy, Dr.Th. Pattiradjawane, Ir.J.A. Manusama, dan Z. Pesiwarissa.

Ketika Tim Kopassus Pantau Kegiatan HUT Republik Maluku Selatan di Belanda