KTT Ke-43 ASEAN, Pengamat: Ketidakhadiran Biden, Timor Leste hingga Konflik Laut China Selatan Harus Jadi Atensi
"Apa keuntungan Indonesia di bidak politik, keamanan, dan ekonomi? Kalau tidak ada keuntungan, maka kenapa Indonesia bersusah-payah membantu Timor Leste masuk menjadi anggota tetap? Apakah Timor Leste sudah menunjukkan perilaku baik kepada masyarakat NTT di perbatasan? Apakah masyarakat perbatasan NTT setuju jika Timor Leste menjadi anggota ASEAN?," paparnya.
Ia melanjutkan, jangan hanya penentuan Timor Leste menjadi anggota ASEAN ditentukan oleh orang-orang Jakarta yang tidak merasakan penderitaan masyarakat NTT akibat referendum dan menderita sampai sekarang.
"Sebaiknya Timor Leste dijadikan dulu observer selama 5 tahun. Tidak bisa otomastis menjadi anggota ASEAN. Lebih dipertimbangkan negara-negara Anggota ASEAN yang selama ini sudah memberikan keuntungan bagi Indonesia," katanya
Menurut Nuning, hal lain yang harus diatensi dari berbagai pertemuan yang diadakan pada KTT ASEAN tersebut harus mengatensi Enabling Environtment yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT Asean tahun 2022 lalu.
"Harus ada kesepakatan terciptanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kemampuan antar pihak agar bisa berperan lebih baik sehingga ASEAN kembali berwibawa dan bermanfaat bagi negara-negara anggotanya," paparnya.
Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam hal ini Kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan.
Sedangkan dari perspektif keamanan,Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina. Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.
"Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik," katanya.
(Khafid Mardiyansyah)
