Dapat Sertifikat Anti-Penyuapan, Bupati Tangerang Tegaskan Langkah Cegah Korupsi
TANGERANG - Inspektorat Kabupaten Tangerang meraih sertifikat ISO 37001: 2016 dengan pendampingan dari Visi Integritas. Hal tersebut membuktikan komitmen Bupati Ahmed Zaki Iskandar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dari suap.
Sistem ini nantinya akan digunakan di lingkungan Pemkab Tangerang guna mencegah tindakan korupsi. Sehingga pelayanan masyarakat bisa bebas dari tindakan suap.
Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, sertifikat ISO 37001 yang didapatkan itu menjadi langkah baik dalam menyempurnakan tata kelola pelayanan.
"Tata kelola yang bersih adalah sesuatu yang mutlak bagi abdi negara, agar budaya baik dan objektivitas pelayanan masyarakat berjalan baik, yang bermuara pada pemerintahan yang bersih dan berdaya guna," katanya Rabu (13/9/2023).
Inspektorat Kabupaten Tangerang menjadi instansi pertama di lingkungan pemerintahan di Banten yang mendapatkan sertifikat ISO 37001. "Salah satu bentuk keseriusan Pemda Kabupaten Tangerang dalam menata kelola dalam ISO 37001, maka Inspektorat menjadi instansi pertama yang mendapatkan lisensi di pemerintahan di Banten," ujarnya.
Menurutnya, sertifikat ISO 37001 menjadi salah satu bukti konsistennya Pemkab Tangerang dalam mengelola pemerintahan yang bersih dari suap. Kecuali itu, Pemkab Tangerang sudah 15 tahun berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Bisa menjadi penyemangat yang kita lakukan untuk selalu konsisten dan membuat pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tangerang menjadi lebih baik lagi," paparnya.
Meski demikian, Zaki berpesan kepada para abdi negara agar tidak berpuas diri dengan raihan sertifikat ISO 37001. Hal itu harus menjadi motivasi dan semangat dalam menjalankan tata kelola yang bersih di Pemkab Tangerang.
Raihan ini akan ditularkan kepada seluruh OPD hingga ke tingkat desa di Tangerang. Sehingga integritas dan sistem manajemen antisuap berkorelasi pada pencegahan korupsi.
"Nanti Inspektorat menjadi tutor bagi Bapak Ibu sekalian dalam manajemen anti penyuapan, termasuk pada kantor kecamatan dan menular ke desa," ucapnya.
