Konflik Pulau Rempang, Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan permasalahan di Pulau Rempang karena tidak terbentuk komunikasi yang baik antara dua pihak yang berseteru. Dikatakannya, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia akan meredam situasi yang memanas dengan memberikan penjelasan dalam waktu dekat.
Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini mengatakan, pihaknya sebagai instansi penegak hukum siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.
"Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara para pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya," ujar Herlina kepada wartawan dikutip, Sabtu (16/9/2023).
Pihaknya mengaku sangat prihatin atas kondisi yang terjadi di Batam. Namun senada dengan pernyataan Presiden Jokowi dia meyakini bahwa inti permasalahannya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.
"Untuk itu, kami mohon semua pihak dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman," pungkasnya.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai tak hanya komunikasi yang bisa dijadikan solusi dari penyelesaian masalah Pulau Rempang.
"Bukan hanya diselesaikan hanya dengan komunikasi, tetapi persoalan-persoalan lain harus didudukkan, persoalan hukum, persoalan ketidakadilan, persoalan katakanlah ekonomi. Meski masalah Rempang mungkin complicated tetapi saya yakin penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komunikasi," katanya.
“Coba saja semuanya dimulai dengan komunikasi misalnya berdialog, diskusi dan mendengar,” lanjut Emrus.
Oleh karena itu, perlu dimulai dengan komunikasi yang maksimal agar semua masyarakat dapat memahami dengan baik, jika sudah menerima dengan baik bahwa mereka akan diganti untung, bukan ganti rugi dan siapa saja yang berhak mendapatkan penggantian tersebut.
"Artinya masyarakat itu harus diletakkan sebagai subjek pembangunan. Untuk itu semua pihak perlu duduk bersama membahas persoalan ekonomi, keadilan, aspek hukum dan komunikasi untuk dibahas bersama,”pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
