Napi Rusuh di Musi Rawas, DPR Tekankan Pentingnya Reformasi Tata Kelola Lapas
JAKARTA – Kerusuhan narapidana terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Peristiwa itu menandakan masih adanya persoalan dalam sistem pengawasan dan tata kelola Lapas yang masih perlu pembenahan.
“Peristiwa ini bukan hanya sekadar insiden. Ini adalah panggilan mendesak pembenahan secara sistemik pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita," ujar Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, Sabtu (10/5/2025).
Menurut Willy, Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan untuk reintegrasi sosial bagi warga binaan. Bukan malah warga binaan dipandang sebagai pesakitan. Hal semacam ini justru membuat Lapas menjadi ruang yang rentan konflik.
“Lapas dan rutan adalah ruang pemulihan, perbaikan, untuk menyiapkan reintegrasi berikutnya bagi warga binaan. Untuk itulah pengelolaan Lapas juga meliputi program rehabilitasi. Program ini tentu memerlukan SDM pengelola lapas yang juga dibekali pengetahuan dan keterampilan sosial yang tepat,” katanya.
Perubahan cara pandang, metodologi rehabilitasi, dan cara teknis pengelolaan Lapas, menurut Willy harus menjadi hal pokok yang perlu dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terulang. Ia menegaskan, bahwa pengawasan terhadap sistem dan operasional Lapas harus semakin ditingkatkan dari hulu ke hilir.
“Reformasi tata kelola Lapas dan sistem pemasyarakatan harus dilakukan secara struktural. Mulai dari regulasi, sistem pengawasan internal, program rehabilitasi, hingga transparansi dan akuntabilitas lembaga,” katanya.
