Gagasan tersebut bagi para petinggi militer bisa berarti pengukuhan aksi politik matang dan bermuara pada dominasi PKI yang hendak mendirikan pemerintahan komunis pro RRC (Republik Rakyat Cina) yang komunis di Indonesia.
Usulan PKI membentuk angkatan ke-5 gagal direalisasikan. Tak patah arang, dengan liciknya PKI menyebarkan isu dewan jenderal di tubuh TNI-AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta.
PKI memperkuat aksi fitnah dengan menyodorkan “Dokumen Gilchrist”. Ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI menjelang akhir tahun 1964.
Para pemilik tanah, polisi dan simpatisan PKI bentrok besar akibat propaganda yang dilakukan partai berlambang palu dan arit itu. Dalam propagandanya, PKI menyatakan petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama).
DN Aidit menjadi aktor PKI yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas G30SPKI.
(Arief Setyadi )