Marak Bullying di Sekolah, Pj Gubernur DKI: Kalau Melanggar Ranahnya Hukum
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan pihaknya akan memberikan sanksi bertahap terkait aksi perundungan atau bullying yang kian marak di lingkungan sekolah.
"Enam bulan lalu saya kumpulkan kepala sekolah semua Kasudin untuk sekolah tidak ada bullying, itu tanggung jawab kepala sekolah," ujar Heru Budi Hartono di Balairung Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat pada Jumat (29/9/2023).
Heru menegaskan dirinya akan selalu bertanya pada kepala sekolah kenapa aksi bullying bisa terjadi. Heru menegaskan, anak-anak tidak boleh melakukan perundungan terhadap temannya.
"Tidak boleh. Kalau melanggar ya ranah hukum lah. Mukul sesama orang kan tidak boleh. Laporkan ke polisi. Kepala sekolah laporkan ke polisi. Tapi ada pembinaan dulu. Kan dia sesama anak sekolah. Tapi kalau lukanya sudah lukanya parah dan segala macam ya kita tidak maafkan," tuturnya.
Heru mengimbau kepada seluruh orangtua murid yang bersekolah di Jakarta untuk lebih memperhatikan konten-konten yang dikonsumsi oleh anak-anaknya.
"Titip pesan, orangtua harus juga menjaga anak-anaknya. Di rumah juga harus memberikan pendidikan yang baik. Kalau anak-anak melihat hp itu dicek dia melihatnya apa. Jangan-jangan dia melihat film kekerasan, lalu dia ke sekolah dia meniru," kata Heru.
Terkait apakah Pemprov DKI Jakarta bisa jatuhkan sanksi ke kepala sekolah jika terbukti ada anak-anak atau pelajar yang menjadi korban bullying, Heru menegaskan akan ada sanksi bertahap.
"Sanksinya ada sanksi bertahap. Yang jelas iya. Tugas kepala sekolah ya keliling. Saya aja bisa keliling ke sekolah sekolah. Mudah mudahan enggak (kasus bullying meningkat). Ngapain sih bully bully. Udah belajar yang benar," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Widyastuti mengungkapkan Dinas PPAPP dan Dinas Kesehatan sudah membuka kanal-kanal pengaduan terkait dengan kekerasan.
"Kalaupun ada yang terjadi Pemprov DKI hadir menjamin itu menjadi satu bagian pendampingan. Jadi di rumah sakit ada klinik yang menangani secara komperhensif dari sisi hukum kepolisian dan pendampingan psikiater dan visum terkait kalau sekiranya ada kekerasan," kata Widyastuti.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
