PBB - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin, (2/10/2023) mengizinkan misi keamanan luar negeri ke Haiti, setahun setelah negara Karibia itu meminta bantuan untuk memerangi geng-geng kekerasan yang sebagian besar menguasai ibu kotanya, Port-au-Prince.
“Lebih dari sekadar pemungutan suara sederhana, ini sebenarnya merupakan ekspresi solidaritas terhadap masyarakat yang berada dalam kesusahan,” kata Menteri Luar Negeri Haiti Jean Victor Geneus kepada dewan sebagaimana dilansir PBB. “Ini adalah secercah harapan bagi orang-orang yang sudah terlalu lama menderita.”
Dewan beranggotakan 15 negara tersebut mengadopsi sebuah resolusi, yang dirancang oleh Amerika Serikat (AS) dan Ekuador, yang memberikan wewenang kepada misi Dukungan Keamanan Multinasional “untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan” – sebuah kode untuk penggunaan kekuatan.
Tiongkok dan Rusia abstain dalam pemungutan suara tersebut, karena khawatir akan mengizinkan penggunaan kekuatan secara menyeluruh berdasarkan Bab 7 Piagam PBB. 13 anggota sisanya memberikan suara mendukung.
“Kami telah mengambil tindakan untuk menciptakan cara baru dalam menjaga perdamaian dan keamanan global, menjawab seruan berulang kali dari negara anggota untuk menghadapi krisis multi-dimensi di tengah meningkatnya kekerasan geng,” kata diplomat senior AS Jeffrey DeLaurentis.
Dewan Keamanan juga memperluas embargo senjata PBB yang mencakup semua geng – sebuah tindakan yang diinginkan Tiongkok. Para pejabat Haiti mengatakan senjata yang digunakan oleh geng-geng tersebut diyakini sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat. Embargo sebelumnya hanya berlaku pada individu tertentu.
"Ini adalah keputusan yang sangat penting. Jika dewan mengambil langkah ini lebih awal, situasi keamanan di Haiti mungkin tidak akan memburuk seperti sekarang ini," kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun kepada dewan setelah pemungutan suara.