Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Polisi Diminta Usut Tuntas Penembak Pasukan Merah Suku Dayak di Seruyan

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:50 WIB
Polisi Diminta Usut Tuntas Penembak Pasukan Merah Suku Dayak di Seruyan
Bentrokan Petani dengan Polisi di Seruyan
A
A
A

JAKARTA – Berbagai elemen mengecam keras peristiwa penembakan anggota pasukan merah bernama Gijik (35), warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan saat menggelar aksi demo di PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) untuk menuntut kewajiban plasa sawit 20 persen pada Sabtu 7 Oktober 2023.

Gijik merupakan seorang petani Desa Bangkal yang tertembak di bagian perut sebelah kanan. Sementara, Taufik Nurahman alias Upik (21) terluka parah akibat peristiwa demo petani dengan polisi.

“Aksi damai yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Bangkal bukan tanpa dasar. Masyarakat menuntut hak mereka atas lahan 20 persen yang tidak kunjung direalisasikan oleh PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) hingga saat ini,” ujar Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Sabarudin, Selasa, (10/10/2023).

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh masyarakat Bangkal bukan yang pertama kali. Aksi protes masyarakat sudah dilakukan sejak tahun 2008 namun tanpa ada penyelesaian oleh Pemerintah dan Perusahaan.

Selanjutnya pada September 2023, masyarakat Bangkal, Terawan dan Tabiku kembali melakukan aksi protes di areal yang telah diklaim oleh perkebunan PT. HMBP I dengan melakukan blokade jalan hingga terjadi peristiwa memanas sejak tanggal 16 dan 17 September 2023 yang menyebabkan satu orang warga Bangkal terluka akibat tembakan peluru karet oleh aparat kepolisian.

“Penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT HMBP bersama pemerintah yang dilakukan pada Oktober 2023 yang lalu tidak terselesaikan akibat tuntutan masyarakat yang tidak diindahkan,” ujar Sabarudin.

Pihaknya mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat Desa Bangkal, Kabupaten Saruyan, Kalimantan Tengah dan penanganan konflik tuntutan masyarakat terhadap hak atas tanah mereka. Serikat Petani Kelapa Sawit pun menyatakan sikapnya atas peristiwa tersebut.

“Mengecam keras tindakan represif aparat Kepolisian dalam melakukan penanganan konflik sosial dan aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah dengan melakukan penembakan dan penangkapan hingga jatuhnya korban jiwa warga masyarakat,” terangnya.

Dia meminta petugas yang melakukan penembakan bertanggungjawab atas jatuhnya korban warga, serta mengusut tuntas pelanggaran prosedural dan bentuk penanganan represif aparat kepolisian di Kabupaten Seruyan. Sekaligus mengambil tindakan hukum yang tegas dan mencopot anggota yang berada di belakang kekerasan penanganan konflik agrarian.

“Kami meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar memerintahkan Kapolda Kalimantan Tengah, untuk menarik semua aparat kepolisian dari wilayah konflik, serta mengusut dan menindak tegas aparat yang melakukan tindakan kekerasan dalam penanganan aksi masyarakat kepada PT. Hamparan Masawit Bangun Persada,” tuturnya.

Dia juga meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar memerintahkan Kapolres Seruyan segera membebaskan seluruh warga yang ditangkap atau ditahan oleh aparat saat melakukan aksi damai menuntut hak atas tanah mereka kepada PT. Hamparan Masawit Bangun Persada.

“Kami juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) membentuk Tim Pencari Fakta Independen agar melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam aksi kekerasan yang menimbulkan korban warga di Desa Bangkal, Seruyan,” tuturnya.

Dia juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan untuk segera menyelesaikan konflik antara masyarakat Desa Bangkal dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada dengan membentuk Tim Penyelesaian Konflik yang melibatkan masyarakat Desa Bangkal, tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil.

“Kami juga meminta evaluasi serta mengakhiri penggunaan pola kemitraan manajemen satu atap atau satu manajemen sebagai bagian dari skema pembangunan inti plasma yang kerap menimbulkan konflik sosial dan agraria di sektor perkebunan kelapa sawit,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement