Kisah Terjadinya Konflik Antara TNI dengan Pasukan KNIL
PASCA Serangan Oemoem 1 Maret (SO 1 Maret) 1949, posisi Belanda mulai terusik dalam pergaulan internasional. Serangan dari TNI itu bak membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, bahwa Belanda mulai terlihat sebagai negara yang mengganggu kedaulatan negara lain.
Upaya demi upaya dari jalan diplomatik terus coba digencarkan para elite pemerintahan Indonesia. Sementara di berbagai medan tempur, pasukan TNI tak henti-hentinya berusaha menangkal setiap agresi Belanda, termasuk seperti yang terjadi di sebuah teritori Sumedang, Jawa Barat, 11 April 66 tahun silam.
Di tanggal yang sama, 11 April 1949, perundingan kembali pasca-Perjanjian Linggarjati dan Renville, terjadi lagi antara delegasi Belanda dan Indonesia, di bawah pengawasan “auspices”, panitia PBB untuk Indonesia.
Namun perindungan itu macet sampai seminggu kemudian. Seperti dikatakan George Turnan Kahin, misionaris PBB dari Amerika Serikat dikutip dari buku “Mengenang (Sutan) Syahrir”, pihak Belanda bersikeras tak ingin memulihkan (menyerahkan) Ibu Kota Yogyakarta.
Belanda mendesak pemerintah Indonesia untuk memerintahkan TNI menyerahkan senjata dan menghentikan perang gerilya. Jika tidak, Belanda enggan melanjutkan jalan diplomatik dan membawanya ke Konferensi Meja Bundar.
Sebelum akhirnya Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata resmi lewat Perjanjian Roem-Roijen pada 14 April-7 Mei 1949, masih terjadi aksi gangguan, psywar dan bahkan bentrokan antara TNI dan pasukan KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) – pasukan Hindia-Belanda.
Salah satunya dialami satuan-satuan dari Divisi Siliwangi yang belum lama sampai ke Jawa Barat, usai perintah kembali (long march) dari Yogyakarta, Desember 1948. 11 April 1949 di sekitar Cibubuan Conggeang, Sumedang, terjadi pertempuran sengit antara Batalyon II Tarumanegara dengan unsur-unsur KNIL Batalyon V “Andjing NICA”.
