Putusan MK, KPU Sebut Kepala Daerah Maju Pilpres 2024 Harus Izin Presiden
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun atau berpengalaman menjadi kepala daerah.
Adapun putusan MK yang dimaksud yakni perkara dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dilayangkan oleh seorang mahasiswa UNS yakni, Almas Tsaqibbirru Re A. Atas dasar itu, KPU akan melakukan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
"KPU akan melakukan penyesuaian norma dalam PKPU Nomor 19 tahun 2023 dengan putusan MK tersebut," kata Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraam Idham Holik saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Kendati demikian, Idham menegaskan, bagi kepala daerah yang ingin maju Pilpres 2024 harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 171 ayat 1 dan ayat 4 UU Pemilu.
"Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wagub, bupati, wabup, walkot, wawalkot yang akan dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebagai capres cawpares harus meminta izin kepada Presiden," kata Idham sambil membacakan klausul Pasal 171 ayat 1 UU Pemilu.
"Ayat 4, surat permintaan izin gubernur, wagub, bupati, wabup, walkot, wawalkot sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada KPU oleh parpol atau gabungan parpol sebagai dokumen persyaratan capres cawpares," ucap Idham sambil membacakan klausul Pasal 171 ayat 4 UU Pemilu.
Sekedar informasi, MK telah mengabulkan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang dilayangkan seorang mahasiswi UNS yakni, Almas Tsaqibbirru Re A, dengan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu.
