3 Pimpinan Militer Tertinggi Ini Berani Menentang Keras Soeharto hingga Bernasib Begini
JAKARTA - Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang dikenal otoriter dan diktator. Di era Pemerintahan Orde Baru, ia menjadi sosok yang disegani. Bahkan, yang berseberangan dengannya bakal mengalami nasib yang kurang baik.
Selama memimpin Republik Indonesia 32 tahun, bukan berarti tak ada yang menentang Soeharto. Di antaranya ada pimpinan militer yang berani.
Berikut tiga pimpinan militer yang berani menentang Soeharto:
1. Jenderal Besar AH Nasution
Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menjadi salah satu yang berani menentang kediktatoran Soeharto. Lewat kelompok Petisi 50, Nasution mengkritisi pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto.
Kelompok tersebut diketahui diisi 50 purnawirawan jenderal dan politisi senior. Petisi 50 dibentuk saat Soeharto meminta ABRI untuk mendukung Golkar dalam Pemilu.
Petisi 50 berdiri pada 5 Mei 1980 dan menganggap Soeharto sudah menyalahgunakan filosofi dasar negara, Pancasila, sekaligus menodainya.
Hubungan Nasution dan Soeharto sebelumnya memang sempat naik turun. Padahal, Nasution pernah hampir memecat Soeharto kala masih menjadi juniornya. Soeharto diduga kedapatan menyelundupkan beberapa komoditas dengan Liem Sioe Liong, Tek Kiong, dan Bob Hasan.
Beruntung, karier Soeharto diselamatkan Jenderal Gatot Soebroto yang menjabat sebagai Wakil KSAD.
Soeharto yang kemudian berkuasa menekan Nasution. Bahkan, Nasution dilarang berbicara di depan umum termasuk di media massa. Ia juga dicekal bepergian ke luar negeri.
Kendati akhirnya Nasution dianugerahi gelar jenderal besar pada 1997.
2. Ali Sadikin
Letnan Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin, namanya sudah tak asing terutama bagi warga DKI Jakarta. Ia merupakan sosok Gubernur DKI yang legendaris.
Ali Sadikin juga pernah menjadi Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Di era Soeharto dirinya ditunjuk menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 1966. Dirinya sangat berjasa dalam memajukan pembangunan Jakarta.
Ia juga menyelenggarakan Pekan Raya Jakarta yang saat ini lebih dikenal dengan nama Jakarta Fair. PRJ merupakan sarana hiburan dan promosi dagang industri barang dan jasa dari seluruh Tanah Air, bahkan juga dari luar negeri.
Usai berhenti sebagai Gubernur, Ali bergabung dengan Petisi 50 sebagai wadah dirinya menuangkan pikiran. Kelompok tersebut kritis terhadap pemerintahan Soeharto.
Hingga akhirnya "hukuman" kerap didapati Ali. Mulai dilarang datang ke acara TNI AL. Dilarang datang ke pembukaan PRJ hingga dilarang bicara di berbagai forum.
Orang-orang pun takut untuk mengundang Ali dalam berbagai kegiatan termasuk pesta pernikahan. Keluarganya juga kena imbas ketika mengajukan pinjaman ke bank.
3. Letjen Hartono Rekso Dharsono
Letnan Jenderal TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono merupakan tokoh militer dan politik Indonesia yang berjasa. Pria kelahiran 10 Juni 1925 – 5 Juni 1996 itu dikenal dengan sapaan Pak Ton atau Bang Kalong.
Sederet jabatan penting di militer pernah diemban. Bahkan, dirinya juga pernah dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN pada 1976.
Namun, pada 1978, ia dicopot dari jabatannya itu karena terlibat dalam kelompok Petisi 50. Kelompok yang menentang kebijakan Soeharto.
Meletuslah peristiwa pengeboman beberapa kantor Bank Central Asia (BCA) di Jakarta pada 1984. Lima orang ditangkap dan dipenjarakan.
Kemudian sejumlah tokoh Petisi 50 ikut ditangkap, yaitu H.M. Sanusi dan A.M. Fatwa serta H.R. Dharsono. Mereka ditahan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di LP Salemba pada 8 November 1984.
Dharsono pun dinyatakan bersalah melakukan delik politik dan tindak subversif, menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan pengeboman pada 19 Agustus 1985.
Kemudian divonis 10 tahun penjara pada 8 Januari 1986. Setelah banding, hukumannya menjadi tujuh tahun penjara.
Dharsono dibebaskan setelah 5 tahun mendekam di penjara. Ia keluar dari LP Cipinang pada 16 September 1990 karena remisi yang diterimanya setiap 17 Agustus.
Saat meninggal, Dharsono kehilangan haknya untuk dikebumikan di Taman Makam Pahlawan karena pernah dipenjara lebih dari satu tahun. Jenazahnya dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Sirna Raga, Bandung, dengan upacara kemiliteran.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
