AS Veto Resolusi DK PBB untuk Hentikan Kekerasan, Penyaluran Bantuan ke Gaza
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera untuk memungkinkan pembebasan sandera dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Rusia mengatakan pihaknya kini telah meminta Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang untuk mengadakan sidang khusus darurat mengenai konflik tersebut. Mereka dapat memutuskan untuk mengajukan rancangan resolusi melalui pemungutan suara di sana, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto. Resolusi Majelis Umum tidak mengikat, namun memiliki bobot politik.
Utusan perdamaian Timur Tengah PBB Tor Wennesland mengatakan kepada dewan bahwa ada risiko perluasan konflik yang “sangat nyata dan sangat berbahaya”.
“Saya khawatir kita berada di ambang jurang yang dalam dan berbahaya yang dapat mengubah arah konflik Israel-Palestina, atau bahkan Timur Tengah secara keseluruhan,” kata Wennesland, berbicara kepada dewan melalui video dari Doha.
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun menuduh Amerika Serikat memperdaya para anggota dewan keamanan, membuat mereka percaya bahwa resolusi tersebut dapat diadopsi setelah Washington tidak menyatakan penolakan selama negosiasi. Dia menggambarkan veto pemungutan suara itu sebagai "sesuatu yang tidak bisa dipercaya."
Thomas-Greenfield mengatakan AS kecewa karena rancangan resolusi tersebut tidak menyebutkan hak pertahanan diri Israel dan ia menyalahkan Hamas atas krisis kemanusiaan di Gaza.
“Kami bekerja sama dengan Israel, negara tetangganya, PBB dan mitra lainnya untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Makanan, obat-obatan, air dan bahan bakar harus mulai mengalir ke Gaza sesegera mungkin,” katanya. “Tindakan Hamas sendirilah yang menyebabkan hal ini – krisis kemanusiaan yang parah.”
